Fanatisme Problem Semua Agama, Gus Irwan: Tantangannya Menghormati Perbedaan

Katolikana.com – Pimpinan Pondok Pesantren As-Salafiyah, Mlangi, Yogyakarta, Irwan Masduqi mengungkapkan  tantangan dalam mengajarkan kebhinekaan adalah fanatisme. Tak hanya Islam, persoalan fanatisme juga terjadi di semua agama.

Hal itu terungkap dalam diskusi webinar kebangsaan Katolikana TV bertajuk “Kebhinekaan Indonesia: Hadiah bagi Bangsa” pada Kamis (4/2/21), yang menghadirkan dua narasumber, Irwan Masduqi dan aktivis perempuan Damairia Pakpahan, dan dipandu oleh Lukas Ispandriarno.

Kalau kami dari Islam, di dalam Al-Qur’an sudah jelas sekali bahwa Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan, kemudian dijadikan semua itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling mengenal satu sama lain,” ujar Irwan Masdugi yang akrab disapa Gus Irwan.

Gus Irwan mengungkapkan bahwa tujuan dari kebhinekaan dan keragaman adalah untuk membuat hidup semakin berwarna dan mengenal satu sama lain. Tujuan lainnya lagi adalah untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan.

Dalam Islam, kata Gus Irwan, kebhinnekaan itu merupakan ajaran inti. Namun, ketika agama mengajarkan kebhinnekaan, ada penganut agama yang menganut fanatisme dan wawasan yang tidak inklusif, sehingga ingin menyeragamkan segala sesuatu. “Mereka menilai bahwa yang benar adalah dirinya dan yang lain salah, lantas kemudian tidak menghargai adanya keragaman,” ujar Gus Irwan.

Terkait fanatisme, tegas Irwan, tidak hanya terjadi di dalam agama Islam saja. Ia mengatakan, fanatisme adalah problem seluruh agama. “Sehingga tantangan para pemuka agama ini adalah bagaimana menyebarkan ajaran agama tentang kasih sayang, menghormati perbedaan.”

Sementara itu, aktivis perempuan Damairia Pakpahan – yang akrab disapa Damai, mengatakan bahwa kita harus kritis terhadap segala permasalahan yang terjadi. Dalam kasus konflik Ambon, misalnya, dalam studi-studi atau kajian terungkap ada pihak militer di balik konflik itu.

Menurut Damai, konflik tersebut harus dilihat tak semata-mata karena agama. Konflik itu harus dipastikan apakah benar-benar murni konflik agama atau adanya perebutan kekuasaan politik atau perebutan sumber daya.

“Kita harus melihat sampai ke situ, tidak bisa kita melihat hanya sebagai persoalan konflik agama saja. Kita harus memahami supaya akar (konflik) ini bisa kita atasi. Misalnya ketidakadilan, ketidaksetaraan, dan sebagainya,” ujar Damai.

Toleransi, menurutnya, tidak hanya Lakum Dinukum Waliyadin (untukmu agamamu, untukku agamaku), namun juga pembelaan tatkala ada penindasan-penindasan. Ia mencontohkan pada kasus siswi beragama lain yang diwajibkan memakai jilbab di sebuah Sekolah Negeri di Sumatera Barat beberapa waktu lalu.

“Itu sebenarnya kasus lama dan sudah disuarakan oleh gerakan perempuan. Bahwa nggak bisa itu (jilbab) dipaksakan, baik di kalangan perempuan Muslim, ataupun non-Muslim,” ujarnya.

Baginya pelarangan tersebut menyangkut HAM, khususnya terkait kontrol tubuh dan politik kewarganegaraan. Perempuan berhak memakaikan apapun ke dalam tubuh mereka. Kemudian dalam politik kewarganegaraan, kita perlu menekankan kembali bahwa setiap orang adalah setara.

Sepakat dengan hal itu, Irwan secara tegas mengungkapkan bahwa aturan memakai jilbab adalah diskriminatif. “Tidak ada paksaan dalam beragama, begitu juga tidak ada paksaan dalam memakai jilbab,” ujarnya.

Terakhir, Gus Irwan mengungkapkan dalam konteks kewarganegaraan umat Islam sedang berusaha mendorong gagasan tentang Fiqih Kewarganegaraan atau Al-Muwatonah.

“Jadi dalam Fiqih ini, umat Islam dan agama lain tidak perlu memperdebatkan siapa yang jumlahnya banyak atau sedikit. Di mata hukum semuanya sama, tidak ada yang didiskriminasikan. Baik yang sedikit maupun yang banyak,” ujarnya.

Laporan Vinanda Febriani – mahasiswi Studi Agama-agama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Editor: Basilius Triharyanto