Aksi Salib Merah di Papua Desak Dialog dengan Uskup Agung Merauke

Katolikana.com—Gelombang protes damai dari kelompok umat Katolik di Papua kembali menguat dalam beberapa bulan terakhir. Aksi yang kerap dilakukan dalam bentuk aksi bisu di halaman dan gerbang gereja—termasuk di area katedral—muncul sebagai respons atas polemik dukungan sebagian pihak terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, Papua Selatan.

Di Jayapura, Jubi.id melaporkan aksi bisu mingguan Suara Kaum Awam Katolik Papua yang mendesak Uskup Agung Merauke memberi klarifikasi dan membuka ruang komunikasi terkait sikapnya atas PSN.

Di Timika, aksi protes serupa juga pernah muncul dalam momen besar gerejawi, salah satunya ketika penahbisan Uskup Timika pada Rabu (14/5/2025), sebagaimana diberitakan media lokal Papua, Galeripapua.

Sementara di Merauke, eskalasi terjadi pada Minggu (25/1/2026). Sejumlah anggota kelompok awam dilaporkan sempat ditangkap ketika melakukan aksi damai di halaman Gereja Katedral Merauke, sebelum kemudian dibebaskan.

Pusat keberatan sebagian umat mengarah pada Uskup Keuskupan Agung Merauke, Mgr. Petrus Canisius Mandagi, MSC, telah bekerja sama dengan para investor untuk mendorong Proyek Strategis Nasional (PNS) di Merauke, yang dalam sejumlah pemberitaan pemerintah dikutip mendukung program “cetak sawah” (food estate) sebagai bagian agenda ketahanan pangan.

Dugaan ini yang menjadi polemik bagi umat Katolik Papua karena menjauh dari misi Kristus di bumi melalui ajaran-ajaran yang kita imani.

Dalam rilis Kementerian Pertanian pada Rabu (25/9/2024), Mgr. Mandagi dikutip menyebut program cetak sawah sebagai “proyek kemanusiaan” yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat.

Di sisi lain, Keuskupan Agung Merauke menyampaikan penjelasan resmi yang dimuat Hidup Katolik pada Senin (26/1/2026).

Redaksi Hidup Katolik mencatat naskah tersebut diterima dari pihak Keuskupan Agung Merauke dan dimaksudkan sebagai pegangan klarifikasi atas berbagai isu yang beredar di internal keuskupan dan ruang publik.

Salib Merah sebagai simbol protes damai masyarakat adat

Dalam konteks Papua Selatan, “Salib Merah” juga dikenal sebagai simbol aksi non-kekerasan masyarakat adat, terutama di Wanam, Distrik Ilwayab, Merauke.

Sejumlah laporan menyebut penanaman Salib Merah dan sasi adat dipakai sebagai penanda larangan aktivitas perusahaan dan sebagai bentuk protes terhadap pelaksanaan PSN yang dinilai berjalan tanpa persetujuan bebas dan didahului informasi (FPIC).

Mongabay mencatat polemik PSN Merauke berkaitan dengan perubahan ruang hidup, risiko konflik tenurial, dan kekhawatiran dampak sosial-ekologis yang telah lama menjadi isu sejak era proyek-proyek skala besar sebelumnya seperti MIFEE. (Mongabay.co.id)

Dalam perbincangan internal umat, sebagian pihak juga menyinggung pengunduran diri Uskup Bogor, Mgr. Paskalis Bruno Syukur, OFM, yang diumumkan pada Senin (19/1/2026).

Dalam laporan Katedral Bogor, Mgr. Paskalis menyatakan pengunduran dirinya dilakukan demi persatuan Gereja, di tengah situasi yang disebut penuh tekanan dan tuduhan yang kemudian didalami melalui visitasi apostolik.

Belajar dari pengalaman iman  yang baik sebagai bapa serta keselamatan wajah Gereja Katolik, Uskup Bogor mundur dari tahtanya yang mulia. Beliau mundur dengan terhormat sebagai pengikut St. Fransiskus Asisi patuh dan taat  memilih hidup miskin di hadapan semua umatnya.

Mimbar Suci Bukan Tempat Sarkasme

Gereja Katolik di Papua telah menapaki perjalanan panjang—lebih dari satu abad sejak para misionaris datang mewartakan Injil di tanah ini. Dalam rentang waktu itu, umat mengalami pertumbuhan dan pendalaman iman yang semakin matang, berakar pada ajaran Gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik.

Kedalaman iman itu terasa, antara lain, dalam momentum Papua Youth Day (PYD) II di Nabire. Salah satu penanda kuatnya adalah karya drama para peserta yang memuat refleksi rohani tentang manusia yang berjalan dalam kegelapan, lalu menemukan terang melalui Yesus Kristus, dengan devosi kepada Santa Perawan Maria sebagai pengantara kasih.

Bagi Orang Muda Katolik yang hadir, pengalaman itu menjadi inspirasi—bahwa iman bukan sekadar simbol, tetapi daya hidup yang menuntun dan menguatkan.

Dalam dinamika misi ini, kehadiran imam dan uskup non-asli Papua juga telah menjadi bagian dari sejarah pastoral yang tidak bisa dipisahkan. Banyak di antara mereka lahir, tumbuh, dan mengabdi di Papua; bahkan sebagian kemudian dipercaya menjadi uskup di wilayah lain.

Pengalaman panjang itu menunjukkan bahwa umat Papua tidak memandang identitas asal sebagai masalah utama. Yang dicari umat adalah kesetiaan pada misi Kristus: membela martabat manusia dan menghadirkan harapan.

Karena itu, ketika umat berada dalam situasi menderita—terutama saat ruang hidup, tanah adat, hutan, dan sungai dipersoalkan—wajar bila suara kenabian ditagih kembali.

Di sinilah umat mempertanyakan: apakah kehadiran gembala sungguh selaras dengan misi Kristus yang mewartakan pembebasan bagi yang tertindas dan harapan bagi mereka yang kehilangan daya tawar?

Kegelisahan itu menguat setelah tayangan kanal KOMSOS Keuskupan Agung Merauke edisi Kamis (5/2/2026). Dalam siaran tersebut, Mgr. Petrus Canisius Mandagi, MSC, dinilai tidak menghadirkan nasihat pastoral yang meneduhkan, melainkan melontarkan ungkapan bernada sarkasme kepada umat yang menyampaikan protes.

Di hadapan altar—di bawah Salib Kristus—muncul kata-kata yang dianggap merendahkan, seperti menyebut “bodoh” bagi pihak yang melakukan aksi.

Selain itu, ada pula pernyataan tentang “pastor provokator” di wilayah Keuskupan Agung Merauke, serta tuduhan bahwa umat di Keuskupan Jayapura menggerakkan aksi untuk memecah-belah umat di gereja-gereja di Papua.

Bagi sebagian umat, corak khotbah semacam itu tidak menampilkan figur bapa yang melindungi dan merangkul.

Di tengah perjuangan masyarakat menjaga lingkungan dan mempertahankan tanahnya dari perampasan, umat justru melihat sikap yang dianggap abai dan memilih diam terhadap penderitaan nyata.

Pada titik ini, yang dipertaruhkan bukan sekadar soal gaya bicara, melainkan kredibilitas suara kenabian Gereja di tengah krisis ruang hidup.

Dengan demikian, khotbah yang disampaikan dalam konteks tersebut dipandang tidak relevan dengan situasi konkret umat di Keuskupan Agung Merauke—ketika tanah, hutan, sungai, dan ruang hidup mereka berada dalam ancaman kerusakan atas nama proyek strategis nasional (PSN).

Salib Merah: Aksi Non-Kekerasan

Salib Merah di Papua telah menjadi simbol protes damai masyarakat adat di Papua Selatan. Aksi ini terus dilakukan sebagai bentuk perlawanan non-kekerasan—sekaligus perlawanan spiritual dan ekologis—untuk mempertahankan serta menuntut kembali hak atas tanah adat yang mereka yakini sebagai dasar kehidupan.

Gerakan Salib Merah terutama tampak dalam perjuangan masyarakat adat Malind Maklew menghadapi perampasan tanah ulayat yang terkait dengan berbagai proyek skala besar, seperti perkebunan kelapa sawit, Proyek Strategis Nasional (PSN), food estate, MIFEE, serta kebijakan transmigrasi yang memperluas tekanan atas ruang hidup.

Bagi masyarakat adat, warna merah bukan sekadar penanda visual. Merah dibaca sebagai simbol darah manusia—tanda bahwa tanah, hutan, dan ruang hidup bukan benda mati, melainkan sumber kehidupan. Menjaga tanah adat berarti menjaga keberlanjutan hidup itu sendiri.

Mereka telah hidup dan merawat tanah ini selama ribuan tahun. Tanah dipahami sebagai “mama” yang memberi makan dan menghidupi; dalam imajinasi iman, tanah juga dipandang sebagai ruang tempat kasih Allah bekerja—menjadi pengingat akan Tubuh dan Darah Kristus yang menghidupkan dunia.

Dalam terang iman, kisah Yesus memberi makan lima ribu orang dengan lima roti dan dua ikan sering ditafsirkan sebagai ajakan untuk memelihara anugerah yang sudah ada di tangan: bumi dan hasilnya. Yesus tidak meminta orang mencari bekal dari kota lain; Ia mengolah yang tersedia di tengah umat.

Tafsir ini menegaskan bahwa ruang hidup—tanah, hutan, sungai—adalah tempat Allah menyediakan kehidupan. Karena itu, ketika “tamu” datang mengeruk dan merusak ruang hidup, persoalannya bukan semata ekonomi, melainkan kerakusan yang mengabaikan martabat manusia dan keluhuran ciptaan.

Memang, kebutuhan pangan meningkat seiring pertumbuhan populasi. Upaya memperkuat produksi pertanian dapat dipahami sebagai kebutuhan dasar.

Namun ketika kebijakan dijalankan dengan mengorbankan ruang hidup masyarakat adat—hingga tanah berubah menjadi “ruang neraka” bagi pemiliknya—maka yang dirusak bukan hanya ekologi, tetapi juga keadilan sosial, kohesi komunitas, dan masa depan generasi.

Karena itu, komunikasi yang jujur dan terbuka menjadi jalan penting untuk mencari titik temu. Jangan ada saling serang antara pimpinan dan umat.

Mengakui kekeliruan, memperbaiki yang salah, dan membangun kembali relasi dalam semangat saling mengampuni—itulah nilai yang diimani bersama dalam kasih Kristus. (*)