Perang atau Diplomasi? Konflik AS-Israel-Iran dan Krisis Moral Tatanan Dunia

Serangan militer terhadap Iran pada awal 2026 kembali memperlihatkan bahwa hukum internasional masih kalah oleh logika kekuatan. Gereja Katolik mengingatkan: perang bukan jalan keluar.

Oleh Unepanus Katpum 

Katolikana.com—Pada akhir Februari 2026, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan militer terhadap sejumlah fasilitas strategis Iran, termasuk infrastruktur militer dan instalasi program nuklirnya.

Iran membalas dengan menembakkan rudal dan drone ke wilayah Israel serta pangkalan militer Amerika di kawasan Timur Tengah. Dalam hitungan hari, ketegangan bilateral berubah menjadi krisis geopolitik yang menggetarkan stabilitas kawasan.

Peristiwa ini bukan sekadar babak baru dalam konflik panjang Timur Tengah. Ia menjadi cermin dari paradoks terdalam politik internasional modern: dunia membangun sistem hukum dan diplomasi, namun kekuatan senjata masih kerap menjadi “argumen” terakhir.

Apa yang Sebenarnya Terjadi?

Amerika Serikat dan Israel menyebut serangan itu sebagai tindakan preventif — langkah untuk menghentikan kemampuan militer Iran dan membatasi pengaruhnya di kawasan. Namun bagi banyak analis dan pemimpin dunia, justifikasi itu tidak cukup untuk melegitimasi penggunaan kekuatan bersenjata terhadap negara berdaulat.

Piagam PBB secara tegas melarang penggunaan kekuatan terhadap negara lain, kecuali dalam kondisi pembelaan diri yang nyata atau atas mandat Dewan Keamanan. Tidak satu pun dari dua syarat itu terpenuhi secara meyakinkan dalam kasus ini. Akibatnya, serangan ini memicu perdebatan hukum internasional yang serius di seluruh penjuru dunia.

Ketika Kekuatan Mengalahkan Hukum

Para ahli hubungan internasional menyebut pola ini sebagai “politik kekuatan” atau power politics — sebuah logika yang sudah berusia ratusan tahun. Intinya sederhana: dalam sistem internasional yang tidak memiliki polisi global, negara-negara besar cenderung mengandalkan kekuatan militer untuk melindungi kepentingan mereka.

Filsuf politik Thomas Hobbes pernah menggambarkan dunia tanpa otoritas bersama sebagai arena di mana konflik adalah kemungkinan abadi. Gambaran itu, meski lahir di abad ke-17, terasa relevan hari ini. Selama tidak ada mekanisme penegakan hukum internasional yang efektif, negara-negara kuat akan terus tergoda menggunakan senjata ketika diplomasi terasa lamban.

Ironisnya, berbagai upaya negosiasi soal program nuklir Iran telah berlangsung bertahun-tahun. Namun perbedaan kepentingan strategis antara pihak-pihak yang terlibat membuat meja perundingan selalu berakhir buntu. Diplomasi, pada akhirnya, dikalahkan oleh kalkulasi kekuatan.

Suara Gereja: Perang Bukan Jawaban

Di tengah hiruk-pikuk retorika perang, tradisi moral Katolik menawarkan perspektif yang berbeda. Konsili Vatikan II dalam dokumen Gaudium et Spes menegaskan bahwa setiap tindakan perang yang menghancurkan populasi sipil adalah kejahatan melawan Allah dan manusia itu sendiri. Gereja tidak serta-merta menolak semua penggunaan kekuatan, namun menetapkan syarat-syarat yang sangat ketat — yang dikenal sebagai doktrin perang adil (just war).

Syarat-syarat itu mencakup: serangan hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir, setelah semua jalan damai ditempuh; tujuannya harus adil; dampaknya tidak boleh lebih buruk dari ancaman yang hendak dicegah; dan otoritas yang sah harus mengizinkannya. Ketika standar ini diabaikan, perang tidak lagi menjadi instrumen keadilan — ia berubah menjadi kekerasan yang dibalut legitimasi.

Paus Fransiskus berulang kali mengingatkan dunia bahwa perang adalah “kekalahan bagi semua pihak”. Seruan ini bukan sekadar retorika rohani — ia adalah pengingat bahwa di balik setiap angka korban, ada wajah manusia yang diciptakan dalam gambar Allah.

Apa yang Bisa Kita Lakukan?

Bagi masyarakat sipil, termasuk umat Kristiani di seluruh dunia, konflik ini bukan sekadar berita dari belahan bumi lain. Ia adalah undangan untuk berefleksi: tatanan dunia seperti apa yang ingin kita bangun bersama?

Dunia yang lebih damai membutuhkan lebih dari sekadar perjanjian di atas kertas. Ia membutuhkan kehendak politik yang nyata untuk menghormati hukum internasional, lembaga multilateral yang diperkuat bukan dilemahkan, serta budaya dialog yang dirawat bahkan ketika perbedaan terasa tak terjembatani.

Selama sistem internasional tetap bersifat anarkis dan kekuatan terdistribusi secara tidak merata, logika senjata akan terus mengancam logika dialog. Namun justru di sinilah suara moral — termasuk suara Gereja — menjadi penting: bukan sebagai utopia, melainkan sebagai kompas yang terus menunjuk arah yang benar. (*)

Penulis: Unepanus Katpum, mahasiswa Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada.