Saat Singapura Memburu Uang di Balik Kebakaran Hutan Indonesia, Umat Katolik Bertanya Ke Mana Dana Gereja Mengalir?

Asapnya datang dari Kalimantan dan Sumatra. Pertanyaan tentang siapa yang membiayai pembakaran itu kini diajukan di Singapura, juga di dalam Gereja.

Singapura, Katolikana.com — Bagi umat Katolik di Kalimantan Tengah, tempat Gereja mengelola rumah aman asap bagi keluarga yang mengungsi dari kabut asap, kebakaran hutan bukanlah berita yang jauh. Tahun ini, asap itu juga sampai ke bank-bank dan ruang rapat direksi di Singapura, dan bersamanya muncul pertanyaan bagi Gereja: ke mana uangnya sendiri mengalir?

“Gereja harus tetap profetis. Gereja tidak bisa berbicara atas nama ciptaan, atau atas nama orang-orang yang menderita karena asap, jika Gereja bergantung pada uang dari mereka yang meraup untung dari membakar lahan,” kata Frans DS Sani Lake, 55 tahun, direktur JPIC Kalimantan, yang mengelola rumah aman asap di Palangka Raya.

Sebuah laporan Greenpeace Malaysia mencatat antara 8 Agustus dan 31 Oktober 2026 terdapat 17.805 titik sumber kabut asap di 23 kabupaten di Indonesia, termasuk 2.270 titik di dalam konsesi kelapa sawit dan 2.938 titik di dalam konsesi hutan tanaman industri (kayu pulp). Greenpeace menyatakan bahwa deteksi tersebut saja tidak membuktikan siapa yang menyulut api.

Dalam KTT ASEAN di Manila pada 15 November 2026, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa kabut asap itu “bukan kesalahan kami”, tetapi menambahkan: “Kami meminta maaf jika kami telah menimbulkan penderitaan bagi rakyat Singapura dan Malaysia.” Pemerintah Indonesia telah mencabut 17 konsesi lahan milik perusahaan yang terkait dengan kebakaran dan sedang menyelidiki 26 lainnya, lapor The Philippine Star.

Para relawan dan petugas pemadam kebakaran memegang paket bantuan di jalan yang diselimuti asap di Kalimantan Tengah, September 2026. (Foto: Tim RAKAT)

Menelusuri Jejak Uang

Pada 27 Oktober 2026, Indonesia dan Singapura sepakat membentuk satuan tugas bersama yang akan menggunakan intelijen keuangan untuk mengejar perusahaan-perusahaan tersebut.

“Asap bisa melintasi batas negara, begitu pula uang,” kata Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir. “Karena itulah kita harus menelusuri jejak uang yang ditinggalkan perusahaan-perusahaan ini,” lapor Indonesia Business Post.

Singapura melangkah lebih jauh. Pada 4 November 2026, parlemennya mengesahkan amandemen Undang-Undang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas (Transboundary Haze Pollution Act), yang memungkinkan denda hingga 20 juta dolar Singapura dan memberi wewenang kepada pemerintah untuk melarang perusahaan yang terkait dengan kebakaran memperoleh pinjaman dan layanan keuangan lainnya.

Pada 23 Oktober 2026, Badan Lingkungan Hidup Nasional (NEA) Singapura mengirimkan surat permintaan informasi kepada 10 perusahaan yang terdaftar di Singapura, termasuk Asia Pulp & Paper Company Limited, Golden Agri International Pte Ltd dan Wilmar International Ltd. Surat-surat itu merupakan permintaan informasi, bukan putusan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut.

Uang Gereja Sendiri

Lembaga-lembaga Katolik di Singapura juga merupakan investor. Badan hukum Keuskupan Agung Singapura melaporkan investasi sebesar 402,9 juta dolar Singapura pada akhir 2025, menurut laporan keuangan yang diserahkan kepada Komisaris Lembaga Amal (Commissioner of Charities) Singapura. Laporan tersebut, seperti laporan sebagian besar lembaga Katolik di sana, tidak menyebutkan nama perusahaan tempat dana itu ditanamkan.

Ketika ditanya apakah keuskupan agung menyaring investasinya dari perusahaan yang terkait dengan kebakaran, Kantor Hubungan Media Keuskupan Agung Singapura menyatakan bahwa praktik investasinya “mempertimbangkan pedoman dan ketentuan terkait yang ditetapkan oleh otoritas sipil yang berlaku maupun oleh Takhta Suci”, dan tidak akan memberikan komentar lebih lanjut.

Pada 2021, Uskup Agung Marek Zalewski, Duta Besar Vatikan (Nuncio Apostolik) untuk Singapura, mengatakan dalam sebuah konferensi iklim di Singapura bahwa “semua keputusan tentang lingkungan hidup adalah keputusan moral”. Pada 12 November 2026, Nunsiatura menyatakan bahwa pertanyaan sebaiknya diajukan kepada Uskup Agung Singapura, Kardinal William Goh.

“Saya tidak yakin apakah keuskupan agung memiliki kebijakan investasi yang etis,” kata Bruder John Paul Tan, 65 tahun, seorang Fransiskan yang pernah melayani Keuskupan Agung Singapura sebagai kanselir dan vikaris jenderal.

Di kawasan ini, sejumlah uskup sudah mengikatkan diri. Pada Juli 2023, para uskup Katolik Malaysia menandatangani Ikrar Keuskupan Ekologis (Ecological Diocese Pledge), yang mewajibkan keuskupan-keuskupan untuk “menarik diri dari semua investasi yang merusak lingkungan”, termasuk “deforestasi (penebangan, kayu, kelapa sawit)”, kata G. Clare Westwood, direktur regional komisi keadilan ciptaan para uskup Malaysia, Singapura dan Brunei.

Menarik Investasi atau Terlibat?

Dari garis depan kebakaran, sikap Frans jelas. Ia mendesak lembaga-lembaga Katolik untuk bertanya kepada bank dan manajer investasi mereka apakah uang mereka diinvestasikan pada, atau dipinjamkan kepada, perusahaan-perusahaan yang menerima surat dari NEA. “Jika tidak ada jawaban yang jujur, pindahkan uang Anda,” katanya.

Justin Sentian, 55 tahun, profesor perubahan iklim, ilmu atmosfer dan pengelolaan lingkungan di Universiti Malaysia Sabah dan anggota Komisi Keadilan Ciptaan Keuskupan Agung Kota Kinabalu, lebih berhati-hati. Menarik investasi “sering kali berbalik merugikan karena saham berpindah ke tangan pembeli yang kurang peduli”, katanya.

Ia lebih memilih keterlibatan jangka panjang, “sambil menyimpan penarikan investasi sepenuhnya dan penghentian kredit sebagai sanksi terakhir bagi perusahaan yang berulang kali melanggar hukum lingkungan dan menolak berubah”.

Ia juga mengingatkan Gereja untuk memperhatikan petani kecil, yang sering menggunakan api karena tidak mampu membeli mesin. Lembaga-lembaga Gereja dapat membantu mendanai audit keberlanjutan dan pinjaman berbunga rendah agar petani mampu membuka lahan secara mekanis, katanya.

Pada 2022, Akademi Kepausan untuk Ilmu-Ilmu Sosial menerbitkan Mensuram Bonam, pedoman yang meminta para investor Katolik menyelaraskan investasi mereka dengan ajaran Gereja, dengan bertumpu pada Laudato Si’, ensiklik Paus Fransiskus tahun 2015 tentang perawatan ciptaan.

Di Singapura, para pemimpin Gereja pernah berbicara tentang penatalayanan. Pada 2017, Uskup Agung William Goh mengatakan kepada para staf keuangan paroki: “Kita adalah pengelola uang Allah, uang umat. Uang itu bukan untuk diri kita sendiri; uang itu dimaksudkan untuk kebaikan bersama,” lapor CatholicNews.

Bagi Frans, di Palangka Raya, kebaikan bersama itu adalah orang-orang yang menghirup asap. Lembaga-lembaga Gereja, katanya, harus bertanya ke mana uang mereka mengalir, dan bertindak berdasarkan jawabannya. (*)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.