Dispensasi Gereja Katolik dalam Perkawinan Beda Agama (1)

Hukum Gereja Katolik tentang Pernikahan Beda Agama

0 7,302

Katolikana.com – Idealnya, orang Katolik menikah dengan orang Katolik. Namun, kebanyakan masyarakat suatu bangsa tidak hanya menganut satu agama, tidak hanya beragama Katolik tetapi berbagai agama, plural. Umat Katolik hidup dan bergaul dengan umat beragama lain. Dalam pergaulan sehari-hari, umat Katolik tidak sekadar menerima kehadiran umat lain, tetapi juga ada di antaranya yang saling jatuh cinta dan bahkan memutuskan untuk menjadi suami-istri. Tentu saja, umat Katolik yang berjuang memahami dan menaati iman dan ajaran Katolik pasti tetap setia mengimani ajaran Katolik itu. Ia tetap mempertahankan “sikap menerima Kristus sang Penyelamat sepenuhnya” (Familiaris Consortio, art. 54). Dengan kata lain, imannya tak akan tergerus – malah semakin kuat – kendati menghidupi perkawinan beda agama. Ibarat pelaut yang tangguh, biarpun hempasan ombak begitu dahsyat, ia tetap bisa melaut penuh perjuangan!

Sebagai Pastor, saya menerima banyak pertanyaan dari umat seputar perkawinan beda agama dan bisa saja pertanyaan yang sama pernah ditanyakan kepada Pastor lainnya. Pertanyaannya kurang lebih demikian: Pastor, mengapa beda agama tidak hanya dilarang oleh gereja, tetapi malah menjadi halangan yang menggagalkan sahnya perkawinan? Apa dasar ajaran gereja dan apakah ada solusi jika memang kedua calon mempelai telah memutuskan akan menikah beda agama? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini yang menjadi fokus kami dalam tulisan ini.

Perkawinan campur ada dua jenis: perkawinan beda agama (disparitas cultus) dan perkawinan beda gereja (mixta religio). Dalam tulisan ini, kami hanya membahas perkawinan campur beda agama. Sedangkan perkawinan campur beda gereja, kami akan membahasnya di lain kesempatan.

Perbedaan Iman dan Ajaran

Dalam pandangan Gereja, perkawinan campur bukan perkawinan antara mereka yang berbeda suku, negara dan warna kulit melainkan antara dua orang yang berbeda iman, agama, gereja dan ajaran (termasuk Kitab Suci dan moralitas atau etika serta ajaran sosial). Dalam bagian awal Motu Proprio Matrimonia Mixta (MM) pada 31 Maret 1970, Paus Paulus VI memberi arti perkawinan campur: “perkawinan antara seorang dibaptis Katolik dengan pasangan non-Katolik, baik yang dibaptis dalam gereja lain maupun orang yang tidak dibaptis”. Secara khusus, arti perkawinan beda agama adalah perkawinan antara seorang dibaptis Katolik dengan seorang tidak dibaptis. Sedangkan perkawinan beda gereja berarti perkawinan antara seorang dibaptis Katolik dengan seorang yang dibaptis dalam Gereja yang tidak memiliki kesatuan penuh dengan Katolik.

Menarik membaca dengan seksama Kitab Hukum Kanonik (KHK) tahun 1917 kanon 1070 §1 yang menegaskan: “Adalah batal kontrak perkawinan antara orang yang belum dibaptis atau kaum bidaah dan skisma dengan orang yang dibaptis di dalam Gereja Katolik”. Dalam KHK lama ini sangat jelas bahwa seharusnya orang dibaptis Katolik tidak bisa dan tidak diperkenankan melangsungkan: (a) perkawinan dengan orang yang berbeda agama atau penganut kultus tertentu (non-baptis atau bidaah); (b) perkawinan dengan kaum skisma (agama-agama reformis yang memisahkan diri dari Katolik). Jika ada umat Katolik yang tetap melangsungkan perkawinan dengan mereka ini, maka perkawinan tersebut batal (nullum).

Paus Paulus VI kemudian menyampaikan sikap dan ajaran Gereja: “Perkawinan yang dirayakan antara dua orang, satu di antaranya telah dibaptis di Gereja Katolik atau diterima di dalamnya, sementara yang lain belum dibaptis, tidaklah sah tanpa pemberian dispensasi sebelumnya oleh Ordinaris setempat” (MM, no. 2). Ajaran Paulus VI tersebut ternyata terus diadopsi dalam KHK tahun 1983 kanon 1086: “perkawinan antara dua orang, yang di antaranya satu telah dibaptis dalam gereja katolik atau diterima di dalamnya, sedangkan yang lain tidak dibaptis, adalah tidak sah” (§1); Dari halangan itu janganlah diberikan dispensasi, kecuali telah dipenuhi syarat-syarat yang disebut dalam kan. 1125 dan 1126” (§2).

Baik dalam Matrimonia Mixta maupun dalam KHK 1983, perkawinan dengan kaum skisma tidak dimasukkan lagi dalam perkawinan beda agama, tetapi perkawinan beda gereja (bdk. kanon 1124).

Jauh sebelum ada Kitab Hukum Kanonik, dalam Kitab Suci pun perkawinan beda iman itu dilarang keras. Misalnya dalam 2 Kor. 6: 14: “Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya”. Dalam ayat biblis ini, Rasul Paulus menggolongkan umat manusia dalam dua kelompok: mereka yang percaya dan ada dalam Kristus dan mereka yang tidak tidak percaya dan tidak ada dalam Kristus. Sebab dalam kenyataannya, mereka yang menikah dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Kristus tak jarang menghadapi kesulitan meneruskan kesetiaan terhadap iman akan Kristus.

Dalam konteks Indonesia, mereka yang tidak dibaptis atau umat beda agama adalah Saudara-Saudari kita umat Islam, Buddha, Hindu, dan Konghucu serta penganut aliran kepercayaan. Tentu saja Gereja sangat menghargai iman mereka; mereka adalah Saudara-Saudari kita yang berdampingan dan hidup bersama dengan kita. Tidak hanya itu, Gereja juga sangat menghargai semangat umat agama lain tersebut untuk memelihara iman dengan sekuat tenaga.

Menjauhi Bahaya Meninggalkan Iman Katolik

Di balik kanon 1086 tersebut ada prinsip ajaran Gereja yang mesti disadari oleh umat, yakni orang Katolik tidak bisa menikah secara sah dengan orang non-baptis. Tidak hanya itu, setiap orang Katolik memiliki kewajiban untuk setia dalam iman Katolik, dengan demikian orang Katolik hendaknya menikah dengan orang Katolik atau orang yang dibaptis. Sementara motivasi luhur di balik kanon tersebut adalah Gereja melindungi iman pihak Katolik dari bahaya murtad, kesulitan dan indiferentisme atau acuh tak acuh terhadap iman Katolik. Gereja pula memastikan terwujudnya pendidikan iman anak secara Katolik (bdk. A. Tri Edi W., Kursus Tribunal, 2019: 20).

Motivasi Gereja melindungi iman pihak Katolik dan anak-anak yang akan lahir muncul terutama karena Gereja melihat kenyataan bahwa: “Pandangan yang berbeda-beda mengenai iman dan juga mengenai perkawinan, tetapi juga sikap semangat religius yang berbeda-beda, dapat menimbulkan ketegangan dalam perkawinan, terutama dalam hubungan dengan pendidikan anak-anak. Lalu dapat timbul bahaya untuk menjadi acuh tak acuh terhadap agama” (Katekismus Gereja Katolik no.1634). Dalam buku komentar hukum kanonik berjudul “Codice di Diritto Canonico” (CDC), ahli hukum Gereja J. Fornés memberi jawaban mengapa beda agama menjadi halangan untuk sahnya perkawinan: “Berbahaya terhadap iman pihak Katolik dan iman anak-anak” (2004: 716).

Gereja menyadari bahwa tidaklah gampang bagi pihak Katolik memelihara imannya jika hidup dalam perkawinan beda agama. Itu sebabnya John. P. Beal dalam New Commentary on the Code of Canon Law (NCCCL) mengatakan: “Gereja telah lama mengakui bahwa perkawinan antara orang Katolik dan non-Katolik menimbulkan bahaya khusus bagi kelanjutan praktik iman Katolik dan pembaptisan serta pendidikan anak-anak secara Katolik” (JP. Beal, 2000: 1288). Ahli hukum kanonik lainnya, Juan Ignacio Bañares dalam buku Exegetical Commentary on the Code of Canon Law (ECCCL) mengatakan bahwa perkawinan campur sangat membahayakan iman pihak Katolik dan anak-anak yang akan lahir. Pendapat Bañares itu merujuk pada KHK 1917 kanon 1060 di mana Gereja melarang dengan tegas perkawinan campur antara seorang Katolik dengan seorang non-Katolik jika ada bahaya bagi pihak Katolik dan anak-anak yang akan lahir untuk memelihara dan mempertahankan iman katolik (Bañares, 2004: 1183).

Baiklah jika kita juga membaca ajaran Konsili Vatikan II melalui Gaudium et Spes (GS) seputar perkawinan. Dalam dokumen tersebut dikatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan suci yang tidak tergantung semata-mata dari manusia. Allah sendirilah Pencipta perkawinan, yang mencakup berbagai nilai dan tujuan (bdk. GS 48). Dengan kata lain, perkawinan bukan hanya berurusan dengan kehendak manusia (kedua mempelai), tetapi lebih dari itu, berkaitan dengan iman. Dalam arti, kita mengimani bahwa Allah yang menyatukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam ikatan perkawinan sampai mati (Mat 19: 6). Selain itu, kasih Kristuslah yang menjadi dasar hidup suami-istri (Ef. 5: 21-33).

Bagi Katolik, orangtua adalah pendidik yang pertama dan utama bagi anak-anak di dalam keluarga. Ajaran tersebut ditegaskan Gereja di dalam dokumen Gravissimum educaionis (GE), nomor 3 dan di dalam Amoris Laetitia, bab 7). Akan tetapi, bagaimana mungkin orangtua menjadi pendidik “iman” yang utama dan pertama bagi anak-anak jika mereka sendiri campur agama? Bagaimana orangtua mengajarkan sakramen perkawinan kepada anak-anaknya, jika perkawinan orangtua bukanlah sakramen? Bagaimana mereka mengajarkan kesetiaan pada iman katolik? Jika pasangan-suami (pasutri) beda agama mampu mendidik anak-anak secara katolik, kemungkinan besar butuh perjuangan besar. Apakah pasutri sudah menyadarinya? Sudah siap, mampu berjuang? Mampu setia pada tanggung jawab dan janji untuk memelihara iman Katolik sekuat tenaga?

Gereja memandang betapa luhurnya nilai iman dan ajaran sehingga perlu dipelihara, dipertahankan, dan dilindungi dengan perbuatan, kesetiaan, cinta, dan perjuangan. Oleh karena itu, umat Katolik diminta untuk setia pada iman dan ajaran Katolik seperti ditegaskan dalam KHK kanon 750 dan kanon 752. Melalui kanon 750 Gereja meminta semua umat Katolik agar dengan sikap iman ilahi dan Katolik harus mengimani semua yang terkandung dalam Sabda Allah, tradisi suci dan magisterium (ajaran resmi gereja). Gereja menghimbau umat agar menaati semua ajaran-ajaran yang dinyatakan para pemimpin Gereja Katolik (bdk. kanon 752).

Baca! Dispensasi Gereja Katolik dalam Perkawinan Beda Agama (2) 

Pernah studi Hukum Gereja di Universitas Kepausan Gregoriana, Roma. Saat ini menjadi Formator Skolastikat OSC di Bandung dan anggota Tribunal Keuskupan Bandung.

Leave A Reply

Your email address will not be published.