Katolikana.com—Tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah meletakkan dua model pendekatan dalam upaya membangun Papua.
Pertama, pendekatan infrastruktur, dan kedua pendekatan sumber daya manusia.
Kedua pendekatan tersebut diharapkan menjadi dasar pembangunan di Bumi Cendrawasih yang berkelanjutan.
Demikian ditegaskan Deputi V Bidang Keamanan dan Hak Asasi Manusia Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani di Jakarta, Jumat (21/10/2022).
Jaleswari berharap pemerintah daerah di Papua menindaklanjuti dasar yang telah dibangun dengan terus mendekatkan diri dan membangun pola komunikasi dua arah dengan masyarakat yang tersebar di seluruh pelosok bumi Cendrawasih.
“Di samping itu, yang terpenting adalah bagaimana pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak masyarakat, terus dikedepankan,” ujarnya.
Dalam setiap kesempatan, Presiden Joko Widodo selalu menegaskan bahwa paradigma pembangunan nasional saat ini bukan Jawa atau Sumatrasentris, namun harus beriorentasi Indonesiasentris.
Sejak awal pemerintahannya, Kepala Negara telah berkomitmen membangun Indonesiasentris yang dimulai dari tanah Papua.
“Kunjungan Bapak Presiden sudah sampai 15 kali ke Papua. Itu penting karena Kepala Negara melihat berdasarkan data dan fakta,” kata Jaleswari.
Pendekatan infrastruktur dilakukan dari hal yang paling dasar, dari pendidikan hingga pelayanan kesehatan.
Karena itu, ujar Jaleswari, sejak awal pemerintahan Presiden Jokowi, komitmen menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tak terkecuali di Papua dan Papua Barat, terus terjaga.
“Komitmen itu bukan sekedar retorika, tapi beliau hadirkan lewat Instruksi Presiden (Inpres) percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat. Jadi, bukan sekadar komitmen kunjungan ke sana yang sudah 15 kali, tapi lewat terbitnya regulasi-regulasi yang mendukung itu,” ungkap Jaleswari.
Regulasi-regulasi itu ada dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional, bahkan khusus Papua itu menjadi program prioritas nasional.
“Regulasi itu diantaranya Inpres Nomor 9 Tahun 2020 yang awalnya adalah Inpres Nomor 9/2017. Dengan Inpres 9/2020, kini ada 43 Kementerian/Lembaga (KL) yang wajib ikut serta melakukan percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat,” lanjut Jaleswari.
Pentingnya Pembangunan SDM Papua
Komitmen pemerintah dalam pembangunan di tanah Papua bukan hanya sekedar memastikan tersedianya infrastruktur saja, namun juga memastikan penguatan sumber daya manusia (SDM).
“Presiden selalu mengatakan, kita jangan hanya pendekatan keamanan saja tapi pendekatan kesejahteraan. Bagaimana orang asli Papua dengan kebijakan afirmatifnya bisa mendapatkan pemenuhan hak yang selama ini mungkin belum optimal, termasuk pendekatan budaya,” jelas Jaleswari.
Menurut Jaleswari, pemerintah memastikan pembangunan SDM bukan hanya harus terpenuhi soal hak pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya, namun juga pendampingan secara berkelanjutan, di samping alokasi-alokasi anggaran yang harus tepat sasaran.
“Kita semua tahu bagaimana keputusan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional di Papua hingga kebijakan Bahan Bakar Minyak satu harga bisa sukses terwujud di sana. Itu bukti bahwa jika komitmen seperti yang dijalankan pemerintahan Presiden Joko Widodo dijalankan dengan maksimal maka tidak mustahil pembangunan nasional Indonesia terwujud,” pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Sekretariat Wakil Presiden RI, Velix Wanggai menegaskan jika pemerintah telah meletakkan fondasi pembangunan di tanah Papua, bahkan hingga 20 tahun ke depan.
“Presiden dan Wakil Presiden telah meletakkan fondasi untuk Papua ke depan. Artinya, dalam delapan tahun terakhir ini, fondasi itu menjadi penting untuk kita masyarakat Papua. Kebijakan itu akan disebut rencana induk percepatan pembangunan Papua 2022-2041,” kata Velix.
Keistimewaan dari aturan tersebut, katanya, akan menjadi acuan dalam perumusan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Ada target-target yang harus dipenuhi oleh pemangku kepentingan terkait.
“Sebuah rencana induk yang menjadi pegangan bagi kita semua. Baik di kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Velix.
Menurut Velix, dengan kebijakan pemerintah yang meningkatkan sebesar 2,25 persen dana otonomi khusus dari plafon dana alokasi umum nasional akan membuat banyak perubahan positif di Papua.
Adanya gelontoran anggaran itu, katanya, akan menjadi alasan yang kuat dalam mempererat komunikasi antara pemerintah pusat dengan seluruh pemerintah daerah di Papua, dalam rangka mendorong percepatan pembangunan di berbagai bidang.
“Menjadi bagian untuk memudahkan sinkronisasi melalui anggaran tersebut dan koordinasi antara pusat dan pemerintah daerah,” kata Velix.
Dari kebijakan otonomi daerah, pemerintah membuktikan pelayanan publik semakin dekat dengan masyarakat. Kemudahan itu akan membawa dampak terhadap pertumbuhan perekonomian Papua.
“Semua kalangan masyarakat dapat dipenuhi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah,” imbuh Velix.
Dari sisi ke kebudayaan, pemerintah pun dikatakannya telah menggunakan pendekatan berbasis kearifan lokal dan adat .
“Memiliki konteks kearifan lokal dan adat yang digunakan untuk membedah persoalan-persoalan mendasar yang ada di tanah Papua,” pungkas Velix. (*)
Katolikana.com adalah media berita online independen, terbuka, dan berintegritas, menyajikan berita, informasi, dan data secara khusus seputar Gereja Katolik di Indonesia dan dunia.