Labuan Bajo, Katolikana.com – Keuskupan Labuan Bajo menggelar pembekalan bagi Ketua Dewan Keuangan Paroki (DKP) dan Bendahara Paroki se-Keuskupan sebagai langkah penting membangun sistem pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
Kegiatan ini berlangsung pada Selasa–Rabu (9–10/9/2025) di Hotel La Rensia, Labuan Bajo, bekerja sama dengan tim ekonomat Keuskupan Agung Jakarta (KAJ). Acara dibuka oleh Vikjen Keuskupan Labuan Bajo, Romo Richardus Manggu, Pr.
Tahun Pastoral Tata Kelola
Dalam sambutannya, Romo Richardus menegaskan bahwa Keuskupan Labuan Bajo sebagai keuskupan baru sedang menata struktur, sistem, dan arah pastoral.
Melalui Sidang Pastoral Pertama Januari lalu, tahun 2025 ditetapkan sebagai Tahun Pastoral Tata Kelola dengan visi menjadi Gereja yang sinodal, solid, dan solider.
“Keuangan yang dikelola secara transparan, akuntabel, dan partisipatif akan menjadi pondasi kokoh bagi pelayanan Keuskupan Labuan Bajo. Sebaliknya, tata kelola yang lemah berpotensi melemahkan kredibilitas Gereja dan menghambat pertumbuhan iman umat,” ujarnya.
Peran Strategis DKP dan Bendahara
Romo Martin Wiliam, Pr, Ekonom Keuskupan Labuan Bajo, menekankan peran strategis DKP dan bendahara paroki dalam memastikan dana umat dikelola dengan benar.
“Apa saja yang dimiliki Keuskupan ini adalah amanah. Itu harus dikelola secara bertanggung jawab agar karya perutusan berjalan baik. Solid berarti berakar pada iman dan tata kelola yang kokoh. Solider berarti peduli, terutama pada yang kecil dan lemah,” katanya.
Materi dan Pemateri
Tiga ekonomat dari KAJ menjadi narasumber: Rm. Mikhael Wisnu Agung, Pr, Justinus Hari Susetyo, dan Yohanes Catur Prasetyo. Mereka membawakan materi tentang:
- Prinsip dasar tata kelola keuangan Gereja,
- Penyusunan dan penyajian laporan keuangan paroki,
- Mekanisme pertanggungjawaban dan audit internal,
- Penguatan kapasitas bendahara paroki, serta
- Penyusunan rencana tindak lanjut di paroki.
Menurut Rm. Mikhael Wisnu, sistem keuangan harus dievaluasi secara periodik. Ia menegaskan tidak baik bila seorang ekonom menjabat terlalu lama. “Hal ini bisa menimbulkan sikap apriori dan melemahkan sistem. Karena itu, penting terus belajar dan melakukan pembaruan tata kelola,” jelasnya.
Peserta dan Harapan
Sebanyak 50 peserta hadir, masing-masing paroki mengutus dua orang. Mereka berdiskusi, berbagi pengalaman, dan mempelajari praktik baik dari KAJ.
Melalui pembekalan ini, diharapkan tercipta kesamaan visi dan keterampilan praktis dalam mengelola keuangan paroki maupun keuskupan. Format laporan keuangan paroki juga akan diseragamkan sesuai standar keuskupan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
Romo Martin menegaskan, “Pembekalan ini bukan sekadar administratif, tetapi juga bagian dari panggilan untuk membentuk budaya kerja yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Inilah dasar agar Keuskupan Labuan Bajo sungguh menjadi Gereja yang sinodal, solid, dan solider.” (*)
Penulis adalah kontributor Katolikana.com di Labuan Bajo.