Dampak Subsidi Ekonomi terhadap Kerusakan Lingkungan: Mengapa Insentif Finansial Mempercepat Degradasi?

Katolikana.com—Subsidi kerap dipuji sebagai instrumen negara untuk “membantu rakyat”: menahan harga, menjaga daya beli, dan mendorong pertumbuhan.

Masalahnya, subsidi yang dirancang semata dengan kacamata ekonomi jangka pendek—tanpa membaca konsekuensi ekologis—sering berubah menjadi insentif yang keliru.

Ia membuat aktivitas yang merusak alam terasa “murah”, sementara biaya sesungguhnya—polusi, krisis kesehatan, hilangnya hutan, rusaknya air dan tanah—dipindahkan diam-diam kepada publik dan generasi berikutnya.

Dalam kacamata iman Katolik, ini bukan sekadar salah hitung kebijakan. Ini menyentuh persoalan moral: bagaimana kita memperlakukan ciptaan sebagai “rumah bersama”, dan bagaimana kita memastikan kebijakan publik berpihak pada martabat manusia, terutama mereka yang paling rentan.

Subsidi yang Membuat Kerusakan Terasa Normal

Skala subsidi yang mendorong penggunaan energi kotor masih sangat besar. Pembaruan data dari IMF menunjukkan bahwa pada 2024 subsidi energi fosil “eksplisit” (yang tampak di APBN/APBD) mencapai sekitar US$725 miliar, sementara subsidi “implisit”—terutama karena biaya lingkungan tidak dimasukkan ke harga energi—mencapai sekitar US$6,7 triliun.

Artinya, dunia masih menanggung “diskon raksasa” bagi energi kotor, terutama karena polusi udara dan dampak iklim yang tidak dibayar oleh pelaku dan konsumen.

Pola yang sama juga disorot dalam laporan Bank Dunia tentang subsidi yang merusak lingkungan. Pemerintah di berbagai negara mengucurkan sekitar US$1,25 triliun per tahun dalam subsidi yang dinilai tidak efisien dan merusak alam; ketika biaya tidak langsung (seperti kerusakan kesehatan dan iklim) dihitung, nilainya melonjak ke kisaran US$7 triliun.

Angka-angka ini penting bukan untuk “menakut-nakuti”, melainkan untuk menunjukkan satu hal sederhana: ketika kebijakan publik membuat sesuatu yang merusak menjadi murah, pasar—dan juga perilaku kita—akan bergerak ke arah yang salah.

Ketika Harga Menipu: Biaya Nyata Disembunyikan

Subsidi bekerja lewat sinyal harga. Harga yang lebih rendah mendorong konsumsi lebih tinggi, memperpanjang ketergantungan, dan menunda inovasi. Energi kotor terasa kompetitif bukan karena paling efisien, tetapi karena sebagian biayanya “disubsidi” oleh lingkungan dan kesehatan publik.

Dampaknya berlapis: emisi meningkat, kualitas udara memburuk, beban kesehatan naik, dan risiko iklim membesar. Namun, karena banyak biaya itu tidak tercatat sebagai “kerugian” dalam statistik ekonomi populer, perekonomian tampak baik-baik saja, sementara daya dukung alam menipis.

Subsidi yang Katanya Pro-Rakyat, Sering Tidak Tepat Sasaran

Di sinilah kita perlu jujur: subsidi energi yang menyapu rata seringkali bukan alat terbaik untuk melindungi kelompok rentan. IMF mencatat fakta yang jarang disampaikan dalam debat publik: dari setiap satu dolar subsidi bahan bakar fosil yang eksplisit, kelompok termiskin 20 persen hanya menerima sekitar 8 sen.

Artinya, subsidi energi massal mudah menjadi kebijakan mahal yang lebih menguntungkan mereka yang konsumsi energinya besar, sementara kelompok rentan hanya mendapat serpihan. Dalam bahasa moral sosial Gereja: niatnya “membantu”, tetapi desainnya bisa melukai keadilan.

Subsidi Pertanian: Niat Baik, Dampak Buruk

Energi bukan satu-satunya sektor. Di ranah pangan, subsidi juga dapat mendorong praktik yang merusak tanah dan air: penggunaan pupuk/pestisida berlebihan, monokultur, hingga ekspansi lahan yang menekan hutan.

Laporan UNEP tentang dukungan pertanian global menunjukkan bahwa dari sekitar US$540 miliar dukungan publik bagi produsen pertanian, sekitar 87 persen dinilai mendistorsi harga dan merusak alam serta kesehatan manusia.

Ini paradoks yang pahit: subsidi yang dimaksudkan menjaga ketahanan pangan justru bisa merusak fondasi ekologis dari ketahanan pangan itu sendiri—tanah subur, air bersih, iklim yang stabil, dan keanekaragaman hayati.

Arah Reformasi: Menggeser Subsidi dari “Merusak” ke “Merawat”

Reformasi subsidi hampir selalu sensitif secara politik, karena menyentuh harga, kebiasaan, dan kepentingan. Karena itu, solusi realistis bukan sekadar “hapus subsidi”, melainkan membenahi desainnya agar selaras dengan keadilan sosial dan pertobatan ekologis.

Beberapa prinsip kebijakan yang layak diperjuangkan:

1. Audit subsidi berbasis dampak: mana yang benar-benar melindungi kelompok rentan, mana yang terutama memperkaya konsumsi dan industri beremisi tinggi.
2. Alihkan subsidi menyapu rata menjadi perlindungan tepat sasaran: bantuan tunai atau dukungan langsung untuk keluarga rentan, sehingga perlindungan sosial tidak bergantung pada energi murah yang merusak.
3. Repurposing menuju transisi: dorong subsidi untuk energi bersih, transport publik, efisiensi energi, pertanian regeneratif, pengelolaan sampah, dan perlindungan ekosistem.
4. Transparansi biaya eksternal: kebijakan harga perlu makin jujur memasukkan biaya polusi dan kerusakan, agar pasar tidak “ditipu” oleh harga semu.
5. Keadilan transisi: pekerja dan komunitas yang bergantung pada sektor lama perlu pendampingan nyata—pelatihan, pekerjaan baru, dan perlindungan sosial—agar pertobatan ekologis tidak menjadi beban sepihak.

Pertobatan Ekologis Juga Soal Anggaran

Sering kita berbicara tentang pertobatan ekologis sebagai urusan moral pribadi: mengurangi plastik, menanam pohon, atau hemat listrik. Itu penting. Tetapi pada level yang lebih struktural, pertobatan ekologis juga berarti berani menata ulang insentif negara: apa yang kita biayai, apa yang kita murahkan, dan siapa yang sebenarnya kita lindungi.

Subsidi bukan musuh. Yang menjadi masalah adalah subsidi yang memelihara ketergantungan pada praktik yang merusak ciptaan, sambil mengklaim sedang “menolong rakyat”.

Ke depan, kebijakan subsidi perlu diarahkan menjadi alat perawatan rumah bersama: melindungi yang lemah, memulihkan yang rusak, dan menuntun ekonomi berjalan tanpa mengorbankan masa depan. (*)

Penulis: Hairiza Satia (Alumnus Magister Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)