Pendidikan, Kemiskinan, dan Luka Sunyi

Katolikana.com—Awalnya hanya Rp10.000: uang untuk buku dan pena. Nominal yang bagi banyak orang terasa sepele—uang parkir, uang kopi, uang receh yang sering hilang di saku.

Tetapi bagi seorang anak, permintaan itu berubah menjadi pintu tragedi: ketika ibunya tak mampu memenuhi kebutuhan paling dasar untuk belajar, ia memilih mengakhiri hidup.

Kalau kita mau jujur, yang mati bukan hanya seorang anak. Yang ikut mati adalah rasa aman warga miskin; martabat keluarga yang hidup di pinggir; dan keyakinan bahwa negara sungguh hadir sebagai pelindung.

Peristiwa ini menampar kesadaran kita: di negeri yang gemar membanggakan “anggaran besar” dan “program besar,” nyawa bisa runtuh hanya karena kebutuhan kecil yang tak terpenuhi.

Tragedi seperti ini bukan kebetulan. Ia bukan sekadar “kasus sedih” yang lewat di linimasa, lalu lenyap setelah dua hari. Ia adalah gejala dari sesuatu yang lebih dalam: kemiskinan yang dibiarkan, birokrasi yang tidak peka, dan masyarakat yang perlahan belajar menjadi kebal.

Negara yang Absen

Kita sering mengulang mantra lama: pendidikan jalan keluar dari kemiskinan. Kita menasihati anak-anak untuk “sekolah setinggi mungkin,” seolah itu resep yang pasti. Padahal, sebelum bicara setinggi mungkin, ada prasyarat paling dasar: anak harus bisa tetap hidup, tetap bersekolah, dan tetap percaya bahwa ia pantas bermimpi.

Di atas kertas, anak wajib dilindungi negara. Kita punya perangkat hukum, kita punya kementerian, kita punya program bantuan. Tetapi tragedi Rp10.000 menunjukkan jurang brutal antara rumusan dan realitas.

Ketika sebuah keluarga bahkan tidak terdata atau tidak tersentuh bantuan selama bertahun-tahun, itu bukan kesalahan keluarga itu. Itu kegagalan administrasi publik: data yang kacau, layanan yang tidak menjangkau, dan cara kerja birokrasi yang sering lebih sibuk melayani prosedur daripada manusia.

Dan di titik ini pertanyaan menjadi tajam: jika negara benar-benar memprioritaskan pendidikan dan kesejahteraan, mengapa kebutuhan paling elementer—alat tulis—bisa menjadi pemicu kematian? Apa arti “anggaran ratusan triliun” jika di level paling bawah yang dirasakan justru kekosongan?

Kekerasan yang Halus

Ada bentuk kekerasan yang tidak memakai senjata. Ia tidak berteriak. Ia tidak berdarah di layar. Tetapi dampaknya sama mematikan: rasa malu yang dipelihara, tekanan yang dinormalisasi, dan penghinaan yang dianggap “cara mendisiplinkan.”

Kita perlu berani menyebutnya: mempermalukan anak karena tunggakan biaya sekolah adalah kekerasan. Menyindir di depan kelas, menyinggung “uang belum lunas” berulang kali, membuat anak merasa dirinya beban—itu bukan pendidikan. Itu pembunuhan martabat secara perlahan. Anak bukan orang dewasa mini. Ia punya batin yang rapuh, perasaan yang mudah remuk, dan daya tahan yang terbatas. Ketika tekanan datang dari rumah karena ekonomi, lalu ditambah tekanan dari sekolah karena stigma, ia bisa merasa tidak punya ruang bernapas.

Yang menyakitkan: praktik semacam itu kerap dibungkus moralitas. Seolah rasa malu adalah alat yang sah untuk “mendidik.” Padahal yang dibentuk bukan disiplin, melainkan luka.

Kita yang Ikut Gagal

Mudah menyalahkan pemerintah. Dan memang, pemerintah punya porsi tanggung jawab besar. Tetapi berhenti di situ membuat kita aman—seolah kita tidak terlibat. Padahal tragedi sosial selalu punya ekosistem: bukan hanya yang berkuasa, tetapi juga kebiasaan warga.

Kita semakin terbiasa menjadi individualis. Kita menyebutnya “realistis”: yang penting keluarga saya selamat, urusan tetangga biar urusan mereka. Kita hidup di era ketika empati sering dianggap melelahkan. Banyak orang memilih menutup mata karena merasa “tidak sanggup menolong semua.”

Tidak salah memprioritaskan diri. Tetapi ketika itu berubah menjadi tidak peduli, menjadi tone-deaf—tidak mau mendengar jerit orang lain—kita sedang membangun masyarakat yang beku. Gotong royong yang dulu kita banggakan berubah menjadi slogan seremonial. Empati menjadi barang mahal sekaligus langka.

Di titik inilah tragedi Rp10.000 berubah menjadi cermin: kita tidak sedang kekurangan uang saja; kita sedang kekurangan kepekaan.

Menjadi Wajah Kristus

Sebagai umat beriman, kita perlu berani bercermin lebih dalam. Apakah agama hanya berhenti sebagai identitas—label di KTP, simbol di bio media sosial—atau sungguh menjadi cara hidup?

Injil tidak memuja kompetisi. Injil memihak yang kecil. Yesus hadir bagi mereka yang menderita, yang ditolak, yang disingkirkan. Ia tidak bertanya apakah mereka “produktif” atau “layak dibantu.” Ia mendekat, menyentuh, memulihkan martabat. Di zaman serba kompetitif dan serba digital ini, pertanyaannya sederhana tetapi menusuk: bisakah kita menjadi garam dan terang ketika ada anak yang remuk karena miskin?

Kita sering bicara soal “iman yang kuat.” Tetapi iman yang kuat bukan yang paling lantang berdebat, melainkan yang paling cepat bergerak ketika melihat luka.

Apa yang Bisa Dilakukan

Refleksi tanpa langkah hanya akan menjadi tulisan yang enak dibaca lalu selesai. Kalau kita serius, ada beberapa tindakan yang realistis dan bisa dimulai dari komunitas paling dekat.

Pertama, sekolah dan paroki perlu membangun budaya tanpa stigma. Tidak boleh ada praktik mempermalukan karena tunggakan. Jika ada kesulitan biaya, jalurnya harus privat, manusiawi, dan solutif. Guru dan pengurus harus dilatih untuk peka pada kesehatan mental anak—bukan sebagai wacana, tetapi sebagai etika kerja.

Kedua, warga perlu membangun “radar sosial” di lingkungan. Kita tidak harus menjadi pahlawan nasional. Tetapi kita bisa menjadi tetangga yang tidak tuli: menyapa, memperhatikan, membuka ruang bicara. Banyak tragedi terjadi bukan karena tidak ada bantuan, melainkan karena tidak ada yang tahu—atau tidak ada yang mau tahu.

Ketiga, Gereja perlu menguatkan mekanisme solidaritas yang terstruktur. Bukan sekadar karitatif musiman, tetapi sistem yang cepat merespons kebutuhan mikro: alat tulis, seragam, transport sekolah, makan siang. Hal-hal kecil yang menentukan apakah seorang anak bertahan atau tumbang.

Keempat, negara harus diberi tekanan publik untuk merapikan data, menutup kebocoran anggaran, dan memastikan layanan benar-benar menjangkau yang paling rentan. Ini bukan urusan “kebijakan pusat” yang jauh. Ini soal nyawa.

Ujian Kemanusiaan

Rp10.000 itu terlalu kecil untuk menjadi alasan kematian—tetapi terlalu besar untuk diabaikan sebagai tanda. Ia mengabarkan sesuatu yang tidak beres: pada sistem yang gagal, pada budaya yang membeku, dan pada iman yang kadang terlalu nyaman dalam kata-kata.

Kalau kita ingin menjadi bangsa yang besar, empati harus menjadi fondasi. Kalau kita ingin mengaku beriman, kita harus berani hadir—bukan setelah tragedi viral, tetapi sebelum tragedi terjadi.

Karena pada akhirnya, ukuran kemanusiaan kita tidak diuji ketika semua baik-baik saja. Ia diuji ketika seorang anak meminta buku dan pena—dan dunia di sekitarnya memutuskan untuk tetap diam. (*)