Reformasi Kelembagaan dalam Sistem Keuangan Tiongkok

Katolikana.com—Pemberitaan terkait Tiongkok atau China di media di Indonesia begitu masif. Kadang memuji namun juga cemas terkait pinjaman dalam bentuk utang, infrastruktur, teknologi hingga merebaknya pandemi Covid 19 dari Wuhan.

Perang urat syaraf antara Tiongkok dan Amerika yang mempertontonkan hegemoni ekonomi politik masing-masing dan membuat mata uang baik Amerika Dollar dan RMB (China) juga menjadi konsumsi pemberitaan media di Indonesia dan media asing.

Buku berjudul Reformasi Kelembagaan Dalam Sistem Keuangan Tiongkok ini mencuri perhatian saya karena ada Professor Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Ph.D. yang memberikan kata pengantar.

Profil Dorodjatun Kuntjoro–Jakti: Mafia Berkeley? yang ditulis oleh mantan Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia di era Gus Dur, Manuel Kasiepo, mengatakan: “Tapi Dorojatun—walau dalam paradigma liberalisme yang sama—justru sering berbeda pandangan dengan kolega dan seniornya yang menjadi tim inti ekonomi Presiden Soeharto pada fase awal Orde Baru.” Singkatnya, ia pernah ditahan oleh Orde Baru bersama Prof. Sarbini Sumawinata dari FE-UI karena dianggap berhaluan sosialis.

Di pengantar buku ini Dorodjatun mengingatkan kembali perdebatan teori ekonomi neoklasik yang sudah mapan di kampus-kampus ekonomi di Indonesia yang harus dibandingkan dengan kajian Ekonomi Kelembagaan dan Economic History.

Literatur tentang pentingnya membaca pertumbuhan ekonomi dengan kerangka ekonomi kelembagaan sudah menggema urgensinya ketika iklim reformasi 98 datang di saat Asia sedang krisis ekonomi dan politik.

Krisis ekonomi yang mengguncang Asia saat itu melalui sektor keuangan ditengarai  akibat ekonom terlalu percaya pada mantra ekonomi neo klasik barat (Amerika), bahwa: ‘pasar tak pernah gagal’, percayakan saja biarkan ia lewat, persis seperti adagium dari Adam Smith: Leissez Faire.

Dorojatun mengingatkan melalui buku yang juga tesis doktoral dari professor ZHAO Yongsheng di bidang ilmu ekonomi yang lulus dari Sorbonne, Perancis agar bisa dibandingkan dengan situasi Indonesia kini paska pemerintah ototarian krisis.

Sebagai informasi universitas Sorbonne Perancis kental akan kajian faktor non ekonomi dalam pembangunan yang juga penting dilihat selain teori neoklasik yang mapan dan semarak dengan literatur-literatur bahasan, bahwa pasar adalah sempurna.

Paska perundingan KMB di Den Haag, Belanda Dorojatun sempat menulis: Indonesia sudah dihadapkan dengan masalah kelembagaan tanpa menafikan bahwa teori pro pasar itu penting.

Dorojatun mencoba menapak tilas pentingnya pemikiran ini sejak Fakultas Ekonomi berdiri tahun 1950 atas prakarsa Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo yang notabene ayah dari Mentri Pertahanan di era Presiden Jokowi, Prabowo Subianto.

Buku ini menarik karena mengungkapkan tentang sejarah pembangunan kelembagaan ekonomi di RRC yang menganut ideologi Marxisme-Leninmisme di bawah kepemimpinan Partai Komunis China, sejak 1949 hingga kini.

Manuver-manuver dari Deng Ziaoping, Maozedong hingga dilanjutkan oleh Xi Jinping berhasil mengkombinasikan manuver-manuver banting-setir dengan upaya-upaya pembangunan kelembagaan yang mendasar, yaitu melalui reformasi sektor keuangan, BUMN, bank sentral dan indikator makroprudensial lainnya.

Meski pun di bawah Partai Komunis China, yang mencengangkan adalah majunya ekonomi China saat ini karena China berhasil masuk ke World Trade Organization (WTO) yang kerap kali dituding kepanjangan kapitalisme barat.

Biasanya negara yang berhaluan komunis menutup diri kepada lembaga barat (Amerika) dan berdagang dengan sekutunya saja. China malah mengejar indikator-indikator yang ada agar bisa masuk di WTO.

Terbukti tahun 2010 Tiongkok mempunyai PDB sebesar 4.400 dollar AS yang membuat quantum leap dari negara berpenghasilan rendah ke menengah ke atas.

Buku ini juga menceritakan bagaimana jatuh bangun pemerintah mereformasi sektor keuangan dan identitas ke bank sentral yang biasanya independen dari pemerintah termasuk di Indonesia yang mengikuti gaya Eropa.

Di China, Bank Sentral berada di bawah pemerintah, seperti zaman Orde Baru, dan masih mengawasi bank-bank umum. Di Indonesia perannya sudah dipegang oleh OJK agar bank sentral menangani sasaran makro. Di China sebaliknya, khas ekonomi komunis, yaitu terpusat pada pemerintah atau dewan.

Buku ini juga mengupas bagaimana ketika China kena imbas krisis Asia, pemerintahnya berpuasa untuk menahan godaan berhutang ke barat dengan memaksa masyarakatnya menabung.

Uang tabungan dari masyarakat ini yang menyelamatkan pertumbuhan ekonomi China yang sering diejek oleh ekonom barat ‘ketika pemerintah terlalu ikut campur’ akan tidak efisein.

China membuktikan sebaliknya mengikuti model Harod-Domar tahun 1950 yang menekankan bahwa menabung lebih banyak membuat pertumbuhan melalui peningkatan investasi yang dipadukan dengan Model Solow di 1960-an dengan teknologinya ke Model Pertumbuhan Endogen 1980-an.

Membaca buku ini, ada baiknya kita merenungkan kata-kata peraih nobel ekonomi Joseph Stiglitz bahwa sulit membendung globalisasi tapi ia bisa dimanagemani. Untuk itu, dibutuhkan pemerintah yang mengelola birokrasi yang baik.

Ilmu ekonomi adalah tentang ‘pilihan’ dalam menjawab ketidakpastian masa depan. Tak soal, mau pilih Washington Consensus atau Beijing Consensus untuk menghadapi perdagangan yang makin terbuka dan kompetitif. Tak ada yang lebih unggul dan lebih kejam, selain pengujian dari waktu dan sejarah yang akan membuktikannya di masa depan.**