PP PMKRI Peringati Hari Kemerdekaan, Tegaskan Pentingnya Penanganan HAM, Perdagangan Orang, dan Krisis Lingkungan

Jakarta, Katolikana.com — Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menegaskan pentingnya komitmen bersama dalam menangani isu-isu fundamental bangsa, mulai dari hak asasi manusia (HAM), perdagangan orang, hingga krisis lingkungan.

Dalam pernyataannya, Presidium Gerakan Kemasyarakatan PP PMKRI, Raymundus Yoseph Megu, menilai bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia belum sepenuhnya terwujud. Menurutnya, masih banyak rakyat yang menjadi korban pelanggaran HAM, praktik eksploitasi manusia, dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas ekonomi yang tidak berkelanjutan.

“Kemerdekaan Indonesia belum lengkap jika persoalan hak asasi manusia, perdagangan orang, dan kerusakan lingkungan tidak segera ditangani dengan serius,” tegas Raymundus.

Pelanggaran HAM Masih Terjadi

Raymundus menyoroti kasus-kasus pelanggaran HAM yang hingga kini masih kerap terjadi di sejumlah wilayah, terutama yang melibatkan masyarakat sipil. Ia menilai, situasi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak asasi manusia belum sepenuhnya menjadi prioritas negara.

“Negara harus hadir menjamin perlindungan HAM bagi seluruh warganya. Jangan sampai ada lagi masyarakat kecil yang menjadi korban karena lemahnya komitmen aparat penegak hukum dan pemerintah,” ujarnya.

Perdagangan Orang: Ancaman Nyata

Selain itu, Raymundus menegaskan bahwa praktik perdagangan orang masih marak terjadi, terutama yang menimpa pekerja migran, perempuan, dan anak-anak. Eksploitasi manusia, kata dia, merupakan kejahatan kemanusiaan yang tidak boleh dibiarkan berlangsung.

“Perdagangan orang adalah bentuk perbudakan modern. Perlindungan pekerja migran dan anak-anak harus diperkuat melalui kebijakan yang jelas, tegas, dan berpihak pada korban,” tambahnya.

PMKRI menilai, pemerintah harus memperkuat kerja sama lintas sektor, baik dengan aparat hukum, lembaga sosial, maupun organisasi masyarakat sipil, agar kejahatan perdagangan orang bisa dicegah dan ditindak secara serius.

Krisis Lingkungan dan Ancaman Masa Depan

Selain isu HAM dan perdagangan orang, PP PMKRI juga memberi perhatian besar terhadap krisis lingkungan. Raymundus menyebut, kerusakan hutan akibat aktivitas bisnis ekstraktif tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengancam kehidupan masyarakat adat yang bergantung pada alam.

“Kerusakan ini harus segera dihentikan. Jika dibiarkan, generasi mendatang akan kehilangan haknya untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat. Keberlanjutan ekologi adalah bagian dari amanat kemerdekaan,” tegasnya.

Ajakan untuk Bersama Mewujudkan Indonesia Merdeka

Ketua Presidium PP PMKRI, Susana M. Kandaimu, berharap peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 menjadi momentum titik balik untuk membangun Indonesia yang lebih adil, manusiawi, dan berkelanjutan.

“Kemerdekaan adalah ketika setiap warga negara hidup dalam keadilan dan kesejahteraan. Momentum ini harus menjadi ajakan bagi kita semua—pemerintah dan masyarakat—untuk bekerja sama membangun Indonesia yang bebas dari pelanggaran HAM, bebas dari perdagangan manusia, dan lestari secara lingkungan,” ujarnya.

Menurut Susana, kemerdekaan bukan sekadar perayaan simbolik, tetapi tanggung jawab kolektif untuk memperjuangkan harkat dan martabat manusia serta menjaga bumi sebagai rumah bersama.

Komitmen Mahasiswa Katolik

Sebagai organisasi kemahasiswaan yang berdiri sejak 1947, PMKRI menegaskan komitmennya untuk terus menjadi suara kritis dalam memperjuangkan kepentingan rakyat kecil. Melalui peringatan Hari Kemerdekaan ini, PP PMKRI mengingatkan semua pihak bahwa perjuangan bangsa belum selesai.

“Kami, mahasiswa Katolik, terpanggil untuk menjadi garda terdepan dalam mengingatkan pemerintah, masyarakat, dan Gereja agar tidak melupakan agenda-agenda mendasar ini. Kemerdekaan yang sejati hanya terwujud jika hak asasi manusia dihormati, perdagangan orang diberantas, dan lingkungan hidup dijaga,” tutup Susana. (*)