Menyuarakan Uskup Orang Asli Papua

Kita melihat bahwa umat Katolik orang asli Papua sedang merindukan hadirnya Uskup orang asli Papua.

0 712

Katolikana.com—“Kepada Mgr. Aloysius Murwito OFM, sebagai anggota KWI. Bapa, kami punya Uskup John di keuskupan Timika telah meletakkan dasar Gereja dengan baik, bukan hanya dasar saja yang beliau letakkan; segala perlengkapan untuk sebuah bangunan telah disediakan.

Sekarang, keuskupan Timika, seluruh umat keuskupan Timika merindukan tukang bangunan untuk membangun Gereja keuskupan ini lagi.

Tukang bangunan yang kami rindukan itu, bukan dari mana-mana, dari lokal, karena dari lokal dia tahu bagaimana keadaan bangunan.

Kami tidak butuhkan yang dari luar. Kami juga sudah siap untuk membangun. Itu pesan kami untuk Bapa Uskup. Terima kasih,” tutur Pastor Yuven Tekege, Pr ketika mengakhiri sambutan mewakili imam tertahbis di Gereja Katolik Tiga Raja, Keuskupan Timika, pada Jumat, (04/10/2019) silam.

Tepuk tangan riuh menyambut pesan dari Pastor Yuven Tekege yang baru saja ditahbiskan menjadi imam keuskupan Timika oleh Mgr. Aloysius Murwito OFM.

Pastor Yuven memakai bahasa kias, “tukang bangunan” untuk menyebut Uskup, yang diharapkan berasal dari imam lokal keuskupan Timika, bukan dari luar Papua.

Suara serupa datang dari kelompok ‘Satu Suara Awam Katolik Papua,’ yang mendesak agar ke depan, pengangkatan Uskup di tanah Papua mengedepankan imam asli Papua.

“Meminta Uskup baru di Papua harus memprioritaskan pastor asli Papua,” tegas Melvin Waine, dalam konferensi pers yang digelar di taman doa, gua Maria Fajar Timur, Waena, Senin, (25/01/2021).

Selanjutnya, dalam aksi-aksi mingguan menolak MoU Uskup Agung Merauke Mgr. Petrus Canisius Mandagi MSC dan PT Tunas Sawa Erma terkait pengelolaan dana CSR sebesar 2,4 miliar, kelompok Satu Suara Awam Katolik Papua juga menyuarakan pentingnya Uskup orang asli Papua.

Dalam aksi itu, tampak pamfet berisi pesan, “USKUP OAP” dan spanduk bertuliskan, “KAMI MINTA USKUP HARUS ORANG ASLI PAPUA! PETISI UMAT KATOLIK PAPUA UNTUK USKUP OAP!”

Beberapa minggu terakhir, pada setiap aksi, dilakukan penggalangan tanda tangan untuk mendukung pengangkatan Uskup yang berasal dari imam orang asli Papua.

Seruan Uskup orang asli Papua, juga datang dari tokoh Katolik Papua, yang saat ini menjabat Bupati Kabupaten Dogiyai, Yakobus Dumupa.

“Apa pun aturannya, saya tidak mau tahu, harus ada Uskup orang asli Papua, di tanah Papua,” tegas Yakobus Dumupa, pada saat pentahbisan imam di Dogiyai, 14 Oktober 2021.

Sebelumnya, pada 18 Agustus 2021, Yakobus Dumupa menulis surat terbuka kepada Paus Fransiskus di Vatikan meminta agar Paus Fransiskus mengangkat Uskup orang asli Papua untuk melayani kawanan domba Allah di tanah Papua.

Aksi Uskup Orang Asli Papua, 10 Oktober 2021. Foto: Dokumentasi

Gerakan Uskup Orang Asli Papua

Kini, aksi-aksi menyuarakan Uskup orang asli Papua nyaring terdengar. Aksi mingguan di Gereja Katolik di Jayapura diikuti pula dengan diskusi di media sosial seperti Facebook memperlihatkan bahwa umat Katolik orang asli Papua merindukan sosok Uskup orang asli Papua.

Meski demikian, hingga kini, tidak ada satu pun Uskup di tanah Papua, yang berdiskusi dengan tokoh-tokoh umat Katolik atau para aktivis Gereja Katolik terkait gerakan Uskup orang asli Papua.

Mengapa umat Katolik orang asli Papua menghendaki Uskup di tanah Papua harus Pastor orang asli Papua? Apakah Gereja Katolik, dalam hal ini, Vatikan akan merestuinya?

Tokoh Katolik Papua, Yakobus membeberkan tiga alasan utama dirinya menyuarakan agar Uskup di tanah Papua adalah orang asli Papua.

Pertama, jika sebelumnya mayoritas imam di Tanah Papua merupakan ‘orang non-asli Papua’, sekarang sudah banyak imam ‘orang asli Papua’.

Ini berarti, dari aspek ketersediaan sumber daya manusia (orang dan kemampuan), sudah ada imam orang asli Papua yang bisa diangkat menjadi Uskup di tanah leluhurnya sendiri.

Kedua, untuk menghilangkan ketidakpercayaan kebanyakan orang asli Papua terhadap biarawan-biarawati, Uskup, pengurus Gereja Katolik, dan pengurus lembaga-lembaga milik Gereja Katolik yang selama ini dikuasai oleh kelompok orang non-asli Papua, yang dianggap menjalankan “kekuasaan gereja” yang banyak merugikan dan mengorbankan orang asli Papua.

Ketiga, Uskup orang asli Papua pasti akan lebih memahami kehidupan di Tanah Papua dan orang asli Papua, sehingga pasti lebih tahu ‘bagaimana’ menggembalakan mereka agar Gereja Katolik di Tanah Papua lebih membumi dan berakar kuat.

Soleman Itlay, salah satu aktivis gerakan perubahan dalam Gereja Katolik (di) Papua dalam tulisan berjudul “Umat Katolik  Papua Boleh Merindukan Uskup Baru” mengatakan, dari segi sumber daya manusia sudah siap.

“Sekarang Pastor Katolik pribumi sudah banyak. Dari segi usia, pengalaman pastoral, pertimbangan akademis dan lainnya sudah terpenuhi. Artinya, orang Papua sudah siap. Tak perlu diragukan lagi dan tak perlu mengatakan orang Papua belum siap,” tulisnya.

Kita melihat bahwa umat Katolik orang asli Papua sedang merindukan hadirnya Uskup orang asli Papua.

Alasannya, sangat sederhana. Mulai dari ketersediaan pastor orang asli Papua yang kini sudah banyak hingga makna yang lebih dalam, yaitu ‘dapat masuk dan memeluk hati orang Papua!’

Uskup orang asli Papua diyakini lebih peka dan memahami situasi sosial, budaya, ekonomi dan politik orang asli Papua. Dengan demikian, tindakan pastoralnya lebih menyentuh kehidupan rohani dan jasmani orang asli Papua.

Apakah gerakan Uskup orang asli Papua ini akan mendapatkan restu dari Vatikan?

Kitab Hukum Kanonik (KHK) kanon 377-380 menjelaskan secara detail terkait pengangkatan Uskup. Secara khusus, Kan.378 paragraf 1 menjelaskan syarat-syarat menjadi calon Uskup.

Pertama, unggul dalam iman yang teguh, bermoral yang baik, saleh, memiliki perhatian terhadap jiwa-jiwa, bijaksana, arif, memiliki berbagai keutamaan manusiawi, serta sifat-sifat lain yang cocok untuk jabatan tersebut.

Kedua, memiliki nama baik. Ketiga, minimal berusia tiga puluh lima tahun.

Keempat, minimal sudah lima tahun ditahbiskan menjadi imam; mempunyai gelar doktor,  atau sekurang-kurangnya lisensiat dalam bidang kitab suci, teologi atau hukum kanonik, yang diperoleh di pendidikan tinggi yang disahkan Takhta Suci, atau sekurang-kurangnya ahli (vere peritus) dalam disiplin-disiplin itu.

Meski demikian ketatnya persyaratan menjadi calon Uskup, beberapa aspek bisa mendapatkan dispenisasi. Misalnya, pada wilayah yang memiliki keterbatasan imam yang memiliki gelar lisensiat atau doktor pada gelar yang disyaratkan, maka Takhta Suci bisa memberikan dispenisasi. Dalam konteks ini, tanah Papua memiliki ruang lebih luas mendapatkan Uskup orang asli Papua.

Umat membubuhkan tanda tangan pada petisi Uskup Orang Asli Papua, Minggu (10/10/2021). Foto: Dokumentasi

Menanti Uskup Berhati Papua

Mengapa orang asli Papua tidak puas dengan kepemimpinan Uskup non-Papua saat ini? Bagaimana semestinya menjadi Uskup yang kontekstual Papua?

Bukan tanpa alasan umat Katolik asli Papua menyuarakan pentingnya Uskup orang asli Papua di tanah Papua.

Pengalaman Gereja Katolik Keuskupan Agung Merauke, selama 15 tahun (2004-2019) dipimpin oleh Uskup Mgr. Nicolaus Adi Saputra MSC meninggalkan jejak kelam.

Sejak awal pengangkatan Uskup Niko, umat Katolik di Merauke menolaknya. Selama masa kepemimpinan Uskup Niko, situasi makin rumit.

Pada 20 Oktober 2012, para imam diosesan Keuskupan Agung Merauke mengeluarkan surat yang mendesak Uskup Niko segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Uskup Agung Merauke.

Hari Sabtu, 27 Juli 2019, Paus Fransiskus membebastugaskan untuk sementara Uskup Niko. Uskup Timika, Mgr. John Saklil menjadi Administrator Apostolik. Hanya satu minggu berlalu, Uskup John Saklil meninggal di Timika, pada Sabtu, 3 Agustus 2019.

Kemudian, Uskup Amboina, Mgr. P.C Mandagi MSC menjadi Administrator Apostolik. Pada tanggal 11 November 2020, Paus Fransiskus mengangkat Mgr. Petrus Canisius Mandagi MSC menjadi Uskup Agung Merauke.

Pada hari Minggu (4/1/2021), Uskup Mandagi menggelar perayaan syukur atas pengangkatannya sebagai Uskup Agung Merauke.

Keesokan harinya, Uskup Mandagi menerima pimpinan PT Tunas Sawa Erma, yang menyerahkan dana CSR, sebesar 800 juta, dari total dana 2,4 miliar untuk pembangunan seminari Pastor Bonus.

Pilihan tindakan dan sikap Uskup Mandagi melakukan MoU dengan PT Tunas Sawa Erma menambah luka umat Katolik di tanah Papua.

Seorang Uskup Agung melakukan kerjasama dengan perusahaan sawit yang telah merusak hutan hujan alam di Papua Selatan.

Gelombang aksi penolakan terhadap MoU tersebut datang dari Merauke, Jayapura dan Jair, Boven Digoel.

Ironisnya, Uskup Mandagi bersikap acuh terhadap suara-suara penolakan itu. Sampai saat ini, Uskup Mandagi membisu terhadap aksi-aksi penolakan MoU itu!

Uskup Mandagi juga bicara lantang terkait pemekaran provinsi Papua Selatan. Ia mengatakan dirinya akan mengundang Paus Fransiskus ke Merauke, apabila  Papua Selatan menjadi provinsi sendiri.

“Keterlibatan dalam pengawasan penggunaan dana itu sangat dimungkinkan jika Papua Selatan menjadi provinsi sendiri. Papua Selatan akan menjadi contoh bagi  wilayah Papua lain terkait dengan percepatan pembangunan  dan bermanfaat bagi semua rakyat,” tutur Uskup Mandagi dalam pertemuannya dengan  AM Putut Prabantoro dari Presidium Bidang Komunikasi ISKA di Merauke pada Selasa, (1/6/2021).

Sedangkan di Keuskupan Jayapura, Mgr. Leo Laba Ladjar OFM pada masa akhir penggembalaannya, lebih fokus pada pembangunan gedung-gedung gereja.

Kita melihat, gereja Katedral yang bersejarah itu sengaja dibongkar dan dibangun sebuah gedung mewah bergaya Eropa. Demikian halnya, gedung gereja Katolik paroki Argapura, stasi Entrop, dan paroki Sentani.

Selama kepemimpinan Uskup Leo, suara kenabian terhadap situasi Hak Asasi Manusia (HAM) orang Papua terbilang redup.

Selain itu, Uskup Leo juga bersikap tertutup terhadap suara-suara kritis kaum awam Katolik. Misalnya, pada hari Minggu, (10/10/2021), Uskup Leo memimpin Misa di Gereja Katolik Kristus Terang Dunia Waena.

Pada kesempatan itu, kelompok Satu Suara Awam Katolik Papua meminta waktu pertemuan dengan Uskup Leo, tetapi Uskup menolaknya.

“Bapa, kami anak-anakmu dari Suara Kaum Awam Katolik Regio Papua. Kami ingin bicara sebagai anak dan Bapa. Atau sebagai domba dan gembala. Kami mohon Bapa Uskup tolong bicara dengan kami,” tutur salah satu perwakilan, yang berbicara dengan Uskup Leo yang sudah duduk di dalam mobil.

Uskup Leo merespon permintaan kawanan dombanya itu dengan berkata, “Tidak! Saya tidak punya waktu untuk ketemu kamu!”

Sikap Uskup Leo semacam ini, hanya  menambah luka di hati umat Katolik orang asli Papua. Seorang Uskup, seyogianya adalah wakil Kristus, yang mencerminkan kepemimpinan Yesus, yang membasuh kaki para rasul-Nya, bukan sebaliknya memunggungi kawanan domba orang asli Papua.

Selain itu, kerinduan umat Katolik Papua memiliki Uskup orang asli Papua cukup beralasan.

Selama ini, Uskup-Uskup migran Indonesia, tidak memberikan perhatian serius pada bidang pendidikan dasar sampai perguruan tinggi.

Misionaris Katolik datang ke tanah Papua membuka pusat-pusat pendidikan melalui asrama dan sekolah Katolik. Ketika Uskup migran memimpin keuskupan-keuskupan di tanah Papua, situasi pendidikan terbengkalai.

Kita bisa melihat sekolah-sekolah yang bernaung di dalam Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK) di lima keuskupan di tanah Papua tidak terurus!

Kita hanya melihat satu dua sekolah di perkotaan tampak bagus, tetapi di pinggiran kota sampai di pedalaman, kondisinya rusak berat.

Tampak jelas bahwa selama ini Uskup di tanah Papua tidak fokus pada pengembangan sumber daya manusia orang asli Papua melalui bidang pendidikan.

Kita melihat sekolah YPPK memprihatinkan. Demikian halnya, kerinduan akan berdirinya universitas Katolik di tanah Papua tak kunjung datang. Selalu ada alasan bahwa tidak ada dana (uang) untuk mendirikan universitas Katolik.

Ironisnya, Uskup-Uskup di tanah Papua bisa memerintahkan para pastor menggalang dana untuk pembangunan gedung-gedung gereja mewah dan megah di kota-kota sampai pelosok, tetapi untuk pendidikan umat Katolik orang asli Papua selalu tidak ada uang.

Sebenarnya, Gereja Katolik hadir di Papua untuk manusia orang asli Papua atau untuk membangun gedung-gedung gereja, pastoran dan biara mewah di tengah penderitaan orang asli Papua?

Buruknya wajah kepemimpinan Uskup migran di tanah Papua saat menimbulkan ketidakpercayaan umat Katolik asli Papua terhadap Uskup non-Papua.

Umat Katolik asli Papua tidak merasakan damai sejahtera di dalam rumah Gereja Katolik, yang dipimpin oleh Uskup migran. Minim sapaan dan kehangatan sebagai gembala dan domba, bapa dan anak.

Karena itu, suara meminta Uskup orang asli Papua akan tetap bergema, sampai datangnya Uskup orang asli Papua, yang benar-benar mempraktikan sikap dan perilaku gembala yang baik bagi kawanan domba di tanah Papua.

Menjadi Uskup di tanah Papua sangat sederhana. Sosok almarhum Uskup John Saklil menjadi model Uskup kontekstual Papua yang selalu dirindukan oleh kawanan domba orang asli Papua!

Uskup yang mau hadir, datang, masuk dan tinggal di dalam ‘kandang kawanan domba’.  Uskup yang mau membuka diri terhadap kritik dan masukan dari umatnya demi perbaikan pelayanan.

Pada akhirnya, umat Katolik asli Papua merindukan sosok Uskup yang bersuara lantang memperjuangkan hak-hak dasar mereka yang terabaikan di atas tanah terberkati ini.

Semoga Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus mendengarkan dan menjawab doa dan kerinduan segenap umat Katolik asli Papua, alam semesta dan leluhur Papua akan datangnya Uskup orang asli Papua. Amin.**

Nabire, 26 Oktober 2021; 19.13 WIT.

Alumni Sekolah Tinggi Filsafat Teologi (STFT) Fajar Timur, Abepura. Tahun 2003-2012 menjadi anggota persaudaraan Fransiskan Papua. Sejak Agustus 2012 sampai sekarang menjadi aktifis pemberdayaan dan perdamaian Papua. Saat ini bekerja pada Yayasan BaKTI Makassar, sebagai koordinator Kabupaten Asmat Program KOMPAK LANDASAN PAPUA.

Leave A Reply

Your email address will not be published.