Ada Apa dengan Wadas? Made Supriatma: “Benarkah Ganti Untung Menguntungkan Rakyat?”

Wadas adalah nama sebuah desa di suatu daerah Purworejo Jawa Tengah yang kental akan suasana percampuran agraris di tengah industrialisasi yang sudah mulai tumbuh. Wadas menjadi pergunjingan tatkala diberitakan oleh media nasional terkait kericuhan mengenai pengukuran tanah yang dikawal ketat oleh aparat negara dan menyebabkan beberapa penduduk asli protes dan ditangkap.

Membicarakan mengenai kasus Wadas, sepenggal lirik lagu “Lancar” Iwan Fals dapat menjadi metafora dalam wawancara ini.

Di sana-sini dan di mana-mana.

Terlihat berita tentang pembangunan.

Terciptalah kini pemerataan.

Nah, bangsaku kini telah di pintu kemajuan.

Asal jangan pembangunan dijadikan korban.

Bikin mandul hutan gundul. 

Hanya untuk Si Tuan Polan.

Pembangunan adalah sebuah kata magis dan sering diucapkan sebagai mantra kemakmuran ekonomi an sich di pidato-pidato publik.

“Memang benar ada kemakmuran tapi juga ada ongkos yang kurang diperhatikan,” ujar Made Supriatma, peneliti tamu bidang sosial politik pada ISEAS Yusof Ishak Institute, Singapura, yang getol mencuit soal sosial politik tapi juga fasih mendongeng masak-memasak. Politik dan kuliner adalah kekhasannya.

Tak dimungkiri, ekonomi tambang membawa manfaat namun juga ada ketidakadilan dalam perspektif keadilan antargenerasi tentang UU Tambang dan dampak ke manusia sekitar dan alam yang jadi tumpuannya.

Sebagai informasi, bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat kesal karena menemukan fakta izin pertambangan lebih luas dari daratan Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara dan Papua.

Sebuah rilis studi Media Indonesia dalam melihat Korupsi Tambang (Suhardi, Gaudensius, 14 Mei 2020) mengungkapkan, konsesi atau izin pertambangan di era modern juga dapat dimasukkan ke dalam kategori faktor produksi, selain tanah, alat, dan buruh seperti dalam  literatur ekonomi klasik. Namun  konsesi, pengingkaran atas kewajiban reklamasi dan penempatan dana jaminan kadang kurang dibahas mendalam.

Pemerintah daerah di era Otonomi Daerah dalam soal tambang cenderung melihat pembangunan dari segi pertumbuhan saja atau seringnya abai dalam tata ruang dibanding tata uang. Adanya batu andesit di Wadas, bergesernya kultur pertanian sampai soal protes akan menjadi pembicaraan yang menarik.

Sabtu (12/2/2022) lalu, Katolikana mewawancarai Made Supriatma, seorang yang dekat dengan orang muda dan sering melihat hubungan dan dampak antara modal, pengusaha-penguasa dan masyarakat dalam ranah ekonomi, sosial dan politik yang tidak selalu hitam dan putih tapi juga berliku.

Wawancara ini juga untuk menghormati Romo Mangun yang berpulang di bulan Februari 1999 dan menghormati para relawan dalam aktivismenya untuk Kedung Ombo dan juga di Wadas.

Bisa diceritakan sekarang kesibukannya apa? Bagaimana asal mula tertarik mengamati perilaku ekonomi, sosial dan politik dan masih menggelutinya. Di mana asyiknya?

Saya mulai tertarik dan mengamati hal itu saat di Yogya tahun 1990an, kemudian berpartisipasi dalam beberapa gerakan. Ketika itu saya mulai dari sisi mengawinkan antara gerakan dan akademis ketika belajar di Universitas Gajah Mada.

Terus agak terputus sedikit karena tahun 1998 saya meninggalkan Indonesia untuk studi di Universitas Cornell, New York, kelamaan ya ada kurang lebih 20 tahun. Tapi saya terus mengikuti Indonesia dan melakukan banyak riset.

Saya kira ketertarikan itu alamiah saja ya mulai dengan keterlibatan langsung seperti membangun perpustakan anak dengan kawan-kawan aktivis di Yogya dan membantu dalam gerakan bawah tanah di zaman Orde Baru.

Banyak aktivis yang sekarang menjadi politisi dan profesional. Saya sendiri menjadi peneliti sekaligus jurnalis. Saya sekarang menjadi research fellow di ISEAS – Yusof Ishak Institute di Singapura yang mempunyai jurnal penelitian yang prestisius seperti Sojourn dan Southeast Asian Affairs.

Sebenarnya keahlian saya adalah militer, konflik agama/etnik yang berbasis pada identitas dan konflik sumber daya alam seperti di Wadas saat ini. Saya mengamati tidak hanya di Wadas, tapi di banyak tempat seperti yang sekarang terjadi tapi tidak banyak terdengar, seperti di Sulawesi, Maluku Utara dan Papua.

Dulu banyak di Sumatera, Riau, tapi karena hutan sudah habis dan ganti jadi kebun sawit dan banyak orang sudah tergusur maka konflik jarang terdengar di Riau.

Bagaimana Bli Made melihat anak muda sekarang terlibat dalam isu sosial–politik dan lingkungan saat ini di tengah murahnya gawai dan internet sebagai panglima? Apa timbul kesadaran, solidaritas terkait sadar lingkungan dan politik yang berbeda dengan zaman Bli Made?

Agak berbeda sedikit terutama dari segi sarana dan dari segi ilmu sosial yang melihat bagaimana orang melakukan gerakan, mobilisasi.

Dulu kami mengandalkan camp atau pertemuan langsung. Tempat saya bekerja dulu, Realino, mengadakan beberapa kursus singkat yang mempersiapkan orang secara intelektual bagi Katholik dan non Katholik yang.

Waktu itu KWI masih menyediakan beasiswa yang disediakan lewat keuskupan dan mengirim mahasiswa ke Realino untuk retret selama seminggu lebih dan mengajarkan analisa sosial yang melihat aspek intelektual dan bagaimana masyarakat itu tumbuh, tapi berbeda dengan Kasebul yang mengajarkan kepemimpinan.

Saya cukup bangga kemudian yang disebut intelektual Katolik sebenarnya pernah mengenyam pendidikan itu dan banyak yang menjadi doktor.

Saya juga aktif di luar jaringan Katolik yang mengadakan training dan pertemuan khusus kepada kelompok radikal di jalanan, aktivisme dan yang protes, itu dulu.

Kalau sekarang pergerakan sosial dilakukan melalui media sosial. Kalau dulu kami percaya harus ada proses mentoring, kepemimpinan itu juga penting.

Kalau sekarang seperti gerakan di mana pun juga, Arab Spring itu misalnya adalah gerakan tanpa kepemimpinan. Kemudian yang terjadi di Hongkong, Thailand, Taiwan dan di Myanmar, juga di Indonesia, ‘Reformasi Dikorupsi’, itu terjadi tanpa struktur kepemimpinan yang jelas dan karena tanpa pemimpin para penguasa sulit merepresi gerakan, itu asumsinya.

Bagus dong Bli Made, gerakan sekarang jadi acak bentuknya?

Tapi masalahnya gerakan Arab Spring itu gagal total karena di Mesir yang kembali adalah militer, juga di Maroko kembali seperti keadaan sebelumnya. Di Thailand juga, yang tiga tahun bergelut dengan isu pro demokrasi, Myanmar dan Hongkong.

Di Indonesia gerakan ‘Reformasi Dikorupsi’ itu short wave. Tapi saya kira anak muda ini sedang mencari format bagaimana mengorganisasi dan bagaimana menyampaikan gagasan alternatif ke penguasa.

Di pandemi ini, saya kira rezim itu makin kuat dan banyak orang bertanya kepada saya, kenapa tidak ada gerakan di saat seperti ini? Tidak hanya di Indoensia tapi juga seluruh dunia mengalami hal seperti ini.

Sekarang yang berkuasa mendapatkan kemudahan untuk berkuasa gegara pandemi ini dan temporer. Dalam dua tahun perubahan sosial ini hanya ada dua gerakan yang signifikan. Pertama, Taliban di Afganistan, kedua Joe Biden di Amerika, selebihnya sama. Brexit yang terjadi sebelum pandemi. Kita tidak sendiri menghadapi ini.

Secara ilmu sosial ini dapat dipahami karena orang tidak akan bergerak kalau harapannya tidak tinggi. Intinya, orang mau bergerak kalau kondisinya memang menjadi lebih baik.

Hal ini dapat dijelaskan melalui studi perburuhan yang melihat pemogokan buruh itu meningkat bukan pada saat ekonomi turun tapi naik. Ini yang sedikit banyak menjelaskan gerakan sosial akhir-akhir ini.         

Sebelum masuk ke ranah tambang: Bagaimana Bli Made melihat ada pergeseran entitas agraris yang harus bersanding dengan indutrialisasi yang terus meminggirkan manusia dari tanahnya?

Begini, kalau cita-cita kita adalah modernisasi seperti yang terjadi di masyarakat kapitalis sekarang ini. Saya menggunakan term longgar atau besar ini karena inilah yang menggerakan ekonomi dan peradaban kita akhir-akhir ini.

Kita melihat Eropa dan Amerika: di Amerika hanya 3% penduduk kerja di pertanian tapi mencukupi kebutuhan pangan dunia, ini kenyataan, surplus pangan.

Amerika menguasai 10% perdangangan beras dunia juga kentang dalam berbagai varian, jagung dan kedelai. Mereka juga dibantu oleh makanisasi tapi petani mereka tidak makmur hidupnya.

Menjadi petani itu tidak makmur karena komoditas pertanian itu sangat fluktuatif dan pemerintah Amerika memberikan subsidi besar-besaran ke pertaniannya dalam bentuk kemudahan kredit.

Saya pernah tinggal di daerah pertanian Ithaca New York. Kelihatan sekali ketika mereka membeli traktor melalui tax credit istilahnya dan disubsidi dan itu tidak bisa dilihat Amerika melakukan dumping terhadap pasar di sana.

Nah, proses seperti itu terjadi di Indonesia. Bagaimana sedikit orang jadi petani dan di seluruh dunia jadi petani itu tidak menguntungkan. Tahun 1980an ada ramalan dari Club of Rome akan terjadi krisis pangan, namun ternyata tidak terjadi, karena teknologi kita mengalami surplus pangan.

Ke depan menjadi tugas kita adalah bagaimana menampung orang-orang yang terlempar dari industri sektor pertanian karena pertanian tradisional itu mahal dan makanan organik itu mimpi kelas menengah dan elit. Tapi untuk konsumsi massal sulit karena produksi padi harus dengan intensifikasi, pupuk dan mekanisasi dan tidak bisa dengan tenaga manusia.

Menarik isu pertanian yang disubsidi ini namun tidak stabil, bisa dielaborasi Bli?

Jadi akibat industrialisasi pertanian surplus yang ada harus dikompensasikan ke sektor lain sehingga mereka punya penghasilan lebih baik agar bisa di konsumsi.

Nah, ini jarang dilihat oleh ilmuwan sosial Indonesia terkait perubahan sosial yang terjadi di pedesaan. Makin banyak orang yang keluar dari pertanian karena memang tidak cukup untuk hidup.

Bayangkan saja harga kobis Rp2.500 perkg di Wonosobo dan itu tidak ada artinya kerja tiga bulan. Lebih bagus orang ke kota dan menjadi buruh, hasilnya banyak, walau dengan kondisi yang tidak sehat.

Di sini perlunya melihat sebuah strategi secara makro dan industrialisasi akhirnya tidak terelakkan dan alamiah. Bahkan dalam sistem sosialis pun terjadi, tapi pemerintahnya mencarikan pekerjaan mereka yang terlempar dari dunia pertanian.

Menurut saya efektif kalau orang sedikit bekerja di pertanian tapi dengan output yang besar. Di Indonesia sekarang ini sektor pertanian menyerap tenaga kerja sedikit orang dibanding dulu yang 90%, sekarang hanya 45%. Ada perubahan yang mendasar selama 50 tahun. Menurut saya, tidak bisa dielakan perubahan yang ada.

Kenapa konsesi tambang begitu mudah diberikan? Apa karena untuk memenuhi Otonomi Daerah?

Sejak ada UU Minerba baru tahun 2020, kekuasaan memberi izin tidak ada di pemerintah daerah. Walau yang kecil secara tenaga kerja diambil pengusaha lokal, seperti di Kalimantan. Yang besar seperti Bumi Resources dan Adaro tetap. Namun, pertambangan itu modalnya intensif, karena traktor harganya miiyaran jauh dibanding pertanian.

Nah ini yang menarik: untuk sebuah negara, dunia pertanian itu dunia subsidi supaya bisa bersaing karena margin tipis dan harga fluktuatif.

Ada teman saya menulis pernah enggak harga listrik atau pulsa jatuh? Tidak pernah. Tapi harga singkong, beras, jatuh. Harga nasi selalu stabil walau industri seperti ini berbeda karakternya dengan tambang.

Tambang itu modal besar, hasil besar dan serapan tenaga kerja juga kecil. Sehingga tambang menghasilkan para pemain besar yang dekat dengan penguasa politik ketimbang pertanian.

Para petani dimanfaatkan suaranya dalam arti elektoral vote saja oleh politisi, tapi dana politiknya dari pertambangan atau dari industri perkebunan yang sama-sama ekstraktif, sawit itu mirip dengan pertambangan. Tambang itu menciptakan politisi.

Untuk kasus di desa Wadas, bagaimana Bli Made melihat, kan tujuannya baik untuk mengurangi banjir dan pengairan?

Saya kira di Wadas ada karakter khas dalam soal bendungan Bener sebagai yang tertinggi di Indonesia akan mengairi pertanian sekian ribu hektar. Tetapi sekian ribu hektar itu kalau dipandang dari sisi pertanian itu tidak besar.

Taruhlah, umpamanya itu mampu mengairi 10.000 hektar sawah. Sementara hasil tonase padi di Indonesia per panen itu hanya 4 ton, berbeda dengan Thailand yang bisa 2 kali lipat. Itu dikalikan 10.000 dibandingkan dengan korban yang dihasilkan oleh bendungan ini itu sangat sedikit.

Jadi alasannya ya so and so kalau untuk meningkatkan pertanian. Atau mungkin alasannya dunia pertanian itu subsidinya intensif jadi sangat di subsidi oleh permerintah agar kompetitif.

Bisa dielaborasi sisi lain yang menarik dari  transformasi konsesi ini?

Kembali ke pertambangan ini karakteristiknya sangat berbeda dan karena kaitan politiknya sangat besar dan modal besar. Itu memerlukan perlindungan politik yang sangat kuat. Itu hanya mampu dimainkan oleh pemain yang sangat kuat secara ekonomi dan politik.

Di zaman sekarang ini khususnya menjadi sangat powerful. Semua pemain politik di Indonesia itu bergerak di sektor pertambangan atau perkebunan. Anda lihat Luhut Panjaitan, Prabowo Subianto, Erick Tohir semuanya bergerak di industri ekstraktif ini, Sandiaga Uno, M. Luthfi, di kuatkan melalui ini. Kekuatannya sekarang mulai terkonsentrasi.

Untuk memahami protes itu harus bagaimana? Selama ini protes atau penolakan itu terlihat seperti cibiran atau musuh dan dianggap orang sebagai anti pembangunan dan tidak mau tahu bahwa ada kepentingan besar yang harus dicapai dan memang harus ada pengorbanan.

Ya, akan selalu seperti itu. Karena ada benturan kepentingan, para pemprotes berbeda dengan pemerintah. Kalau saya melihat tuduhan anti pembangunan itu tuduhan paling gampang untuk memadamkan.

Pemerintah itu tidak punya kemauan atau sedikit berpayah-payah untuk menjelaskan kepada orang kenapa ini perlu dilakukan. Akhirnya banyak yang tidak transparan soal Wadas ini.

Misalnya, batu andesit yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan 8 juta ton tetapi yang direncanakan 48 juta ton dan lain-lain. Andesit itu industri yang sangat penting untuk bahan bangunan. Jadi yang 32 juta ton ini mau kemana? Nah ini yang membuat sektor swasta bermain.

Seharusnya pemerintah memberikan jawaban berapa kebutuhannya, mengapa di tambang, mengapa teknik ini dipakai, ini harus transparan.

Bisa lebih detail Bli Made analisanya?

Yang saya amati dari kasus Wadas ini dan juga kasus lain adalah pemerintahan Jokowi sangat mudah untuk mengeluarkan uang.

Jalan tol bebaskan saja tanahnya, dan dibayar dengan sangat layak. Ada cerita dari Kota Klaten ada tukang becak yang tanahnya kena jalan tol dan tiba-tiba ia menerima 2,5 M. Tentu membahagiakan menerima uang segitu dan ia tidak tahu mau buat apa.

Poin saya tanpa ada pendidikan yang cukup 2,5 M itu kan menguap begitu saja. Sama seperti pemenang lotre.

Di dunia ini, ada studi hampir pemenang lotre itu jatuh miskin, bahkan jauh miskin dari sebelumnya. Di Tuban juga terjadi seperti itu. Orang memborong mobil, bangun rumah tapi setahun sesudah itu mereka protes. Itu menguap seperti spirtus.

Jadi apa yang harus dilakukan dalam hal ini?

Saya yakin Wadas sebentar lagi akan selesai. Mereka yang kontra akan bisa menerima sesudah diberikan: kamu akan menerima sekian-sekian. Tapi apakah itu akan menyelesaikan problem.

Jadi terkadang protes itu sangat temporer dan saya sudah katakan bahwa model gerakan sosial kita berbeda antara dulu dengan sekarang: tanpa kepemimpinan, tanpa ideologi, atau tanpa organisasi yang jelas.

Ini juga masuk modusnya penguasa tidak merepresi begitu besar, walau kemarin ada respresi tapi responnya juga besar.

Menurut saya sama seperti di Tuban mereka akan jatuh karena kaget menerima lotre dan tidak biasa menerima uang besar. Saya juga mengamati orang di Nusa Dua dan Pecatu juga hampir mirip.

Memang mereka dapat uang dan membeli tanah di pinggir kota namun karena jauh maka terjerembab lagi dan makin dalam.

Hal-hal seperti ini yang belum dipikirkan oleh pemerintah. Hanya melihat dalam jangka pendek. Wadas ini menjadi refleksi bagi kita semua apakah benar dengan ganti rugi yang ada atau istilah rezim Jokowi ganti untung menguntungkan rakyat?

Akhirnya secara aliran uang, ganti untung ini singgah sebentar saja dan akhirnya dibelanjakan ke entitas Astra, Indomobil, perusahaan semen. Tetap konsumtif dan tidak ada alternatif bagi mereka yang tergusur. Itu poin saya.

Jika alasannya untuk pengairan yang lebih ramah kepada masyarakat agraris, apakah ada alternatif pembangunan atau teknologi selain membangun bendungan di Wadas? Bli Made menulis, yang ditakutkan penambangan tersebut akan mematikan 27 sumber mata air?

Ada banyak sebenarnya kalau kita mau. Tapi ada banyak rantai dalam bendungan Bener ini. Misal berhubungan dengan proyek Borobudur untuk menyediakan tenaga listrik dan energi di sekitarnya, mirip seperti di Labuhan Bajo yang akan diiklankan akan memberikan energi yang terbarukan.

Kalau kita lihat nanti di sekitar Borobudur itu akan muncul hotel-hotel. Orang-orang Jakarta sudah menanamkan uang dalam bentuk tanah—atau land bank istilahnya—dan siap-siap menampung wisatawan.

Ini khas pendekatan pemerintahan Jokowi dan saya lihat di mana-mana. Menciptakan 10 Bali baru lengkap dengan energinya.

Menurut saya, untuk mendukung pertanian itu hanya gimmick saja. Kenapa tidak membiarkan saja Wadas seperti begitu? Toh itu indah, bisa jadi pariwisata dan banyak orang bisa hidup dari sana, ini alternatif.

Tapi ini tidak berlaku di rezim infrastruktur. Harus ada investasi besar karena elit-elit ingin cepat menanamkan uangnya dan menuai hasilnya.

Bagaimana seharusnya kebijakan tambang ini dilihat? Adakah pertimbangkan faktor lain di mana status ekonominya bisa dipandang bagus namun lingkungan dan orangnya menjadi subyek dari pembangunan itu sendiri?

Dalam pandangan rezim infrastruktur ini jelas bahwa makin banyak orang datang akan membuat orang makin makmur. Seperti di hotel Aman Jiwo tarifnya $ 750 permalam dengan atraksi Borobudur, nanti akan banyak lagi seperti ini. Siapa yang mau menginap di sana?

Atau di Bali, makin banyak wisatawan akan makin makmur. Ssekarang orang Bali baru berpikir ulang karena pandemi. Apakah benar pariwisata ini memberikan segalanya? Itu harus dipikirkan untuk daerah sekitar Borubudur dan sekitarnya.

Banyak orang tidak sadar bahwa ada sesuatu yang besar sedang terjadi sebetulnya. Bendungan Bener itu hanya sebagian rencana dari sesuatu yang besar, itu analisa ekonomi politiknya.

Untuk Wadas atau pembangunan yang sejenis, apa harapan Bli dilihat dari faktor non ekonomi yang ada? Bagaimana seharusnya pembangunan itu dibangun dan dilaksanakan dalam rangka keadilan antargenerasi?

Sebenarnya konsep ganti untung dilihat di masa depan nilainya tidak layak walau yang di terima sekarang besar.

Ada beberapa skema sebenarnya. Mungkin kompensasi yang ada bisa diberikan dalam bentuk bunga abadi atau dalam bentuk investasi lain, semisal Sertifikat Bank Indonesia, tidak dalam tunai.

Misal orang yang tergusur akan menerima 10 juta per bulan dalam jangka waktu lama namun uang yang ada tidak boleh diambil, itu lebih menguntungkan untuk masa depan.

Untuk pendidikan anak-anaknya misal nantinya, jadi tidak konsumtif. Kemudian ada skema pemukiman, relokasi, pendidikan dan gaji, dsb.

Tapi rezim infrastruktur ini maunya gampang: sudah bayar dan selesai. Masalahnya, ini rakyat dan ada pemerintah yang harusnya punya konsep.

Seperti rakyat kebanyakan karena kaget menerima uang besar ya sudah akhirnya beli ini itu. Akhirnya bermimpi, setelah membeli mobil akan ikut jasa penyewaan online, menurut saya ini ilusi.  Seperti di pandemi ini karena butuh uang banyak jual makanan. Akhirnya yang ada malah arisan makanan.

Sama seperti di Tuban: karena berhasil dan banyak yang beli mobil semuanya ingin menarik taksi, tapi penumpangnya tidak ada.

Harusnya rakyat ini diperlakukan seperti investor juga dan dijelaskan bahwa pasca perubahan ini akan berat transisinya. Kenapa rezim ini tidak mau berpikir ke arah sana? Karena sulit dan mau gampang aja.

Apa yang ingin disampaikan Bli Made untuk anak muda bahwa kerusakan lingkungan itu nyata?

Saya rasa yang perlu diperhatikan adalah: berhentilah melihat gawai untuk sementara. Saya melihat seperti zaman dulu bahwa live in itu penting atau melihat secara langsung kehidupan.

Anak muda Katolik malah makin banyak yang tidak tertarik ke gereja karena memang sangat tercerai dari realitas. Kotbah yang ada isinya motivasi-motiasi semua. Pastor-pastor itu bernyanyi kalau kotbah.

Bagi anak-anak muda yang ada di kota-kota, jika mau melihat efek bagaimana lingkungan itu berubah pergilah ke desa-desa, ke paroki-paroki, dengarkanlah problem di situ.

Itu metode pendidikan yang paling penting. Tidak bisa Anda lihat dengan gawai Anda. Menyatu dengan umat tanpa membawa kemewahan atau uang sepeser pun.

Umat atau masyarakat diinstrusikan supaya tidak melayani mereka dengan istimewa, dengan makanan yang ada sehari-hari. Itu pengalaman yang luar biasa.**