Labuan Bajo, Katolikana.com – Dalam upaya meningkatkan kemandirian ekonomi umat serta memperkuat tata kelola keuangan paroki yang transparan dan akuntabel, BINUS University bekerja sama dengan Keuskupan Labuan Bajo menyelenggarakan kegiatan bertajuk Pemberdayaan Ekonomi Umat dan Tata Kelola Keuangan Paroki. Kegiatan ini berlangsung pada 13-14 April 2026 di Rumah Spiritualitas Unio Keuskupan Labuan Bajo.
Keuskupan Labuan Bajo sebagai keuskupan yang baru berkembang menghadapi tantangan besar dalam membangun kemandirian ekonomi umat serta memperkuat tata kelola keuangan yang profesional dan berkelanjutan. Sebagian besar umat hidup dari sektor pertanian, namun masih menghadapi keterbatasan dalam aspek pengetahuan, pengelolaan usaha, serta pengembangan model bisnis yang terarah dan berdaya saing.
Di sisi lain, tata kelola keuangan di tingkat paroki, khususnya dalam hal pencatatan, perencanaan, dan akuntabilitas, masih memerlukan penguatan agar semakin transparan, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan secara pastoral maupun administratif.
Dalam terang Rencana Strategis (RENSTRA) Keuskupan Labuan Bajo 2025–2030, seluruh arah pelayanan pastoral diarahkan untuk mewujudkan Gereja yang “Sinodal, Solid, dan Solider”, yakni Gereja yang berjalan bersama, memiliki tata kelola yang kuat dan bertanggung jawab, serta berpihak kepada umat kecil dan lemah melalui aksi nyata yang transformatif.
RENSTRA ini juga menegaskan pentingnya pergeseran paradigma pastoral dari pendekatan yang bersifat ritualistik menuju pendekatan yang memberdayakan, partisipatif, dan berorientasi pada pengembangan kapasitas umat, termasuk dalam bidang sosial-ekonomi. Dengan demikian, Gereja tidak hanya hadir dalam dimensi spiritual, tetapi juga aktif dalam meningkatkan kesejahteraan umat secara konkret.
Sejalan dengan arah strategis tersebut, Keuskupan Labuan Bajo memandang penting adanya program pemberdayaan ekonomi umat yang terintegrasi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya di bidang pertanian organik dan manajemen bisnis. Pada saat yang sama, penguatan tata kelola keuangan paroki menjadi bagian penting dalam membangun Gereja yang solid, akuntabel, dan terpercaya.
Peserta kegiatan adalah perwakilan dari seluruh paroki di Keuskupan Labuan Bajo, yang terdiri dari Utusan Komisi PSE Paroki, sebagai pelaksana program ekonomi umat dan bendahara atau petugas pencatatan keuangan paroki, sebagai pengelola tata keuangan. Setiap paroki mengutus 2 orang, sehingga total peserta ± 54 orang dari 27 paroki. Komposisi peserta ini sengaja dipilih agar terjadi integrasi antara aspek program ekonomi dan tata kelola keuangan di tingkat paroki.
Romo Richardus Manggu, Pr Vikjen Keuskupan Labuan Bajo dalam sambutannya menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat kapasitas umat di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang. “Kita ingin agar umat tidak hanya bertumbuh secara iman, tetapi juga memiliki kemampuan ekonomi yang mandiri dan tata kelola keuangan yang baik di setiap paroki,” ujarnya.
Lebih lanjut Romo Rikar menjelaskan bahwa kita ingin sekali memberi makna kepada tahun persekutuan Keuskupan Labuan Bajo yang telah kita canangkan sebagai bagian dari pergumulan kita sepanjang tahun ini.
Oleh karena itu Tahun persekutuan itu mengandalkan keterbukaan hati kita untuk memberi dan menerima. Kadang kita di satu sisi hanya bisa menerima tapi tidak bisa memberi. Pada sisi yang lain, kita juga hanya bisa memberi tapi tidak bisa menerima. Sehingga kita tidak bisa berjalan bersama, dan tidak bisa membenahi tata kelola pastoral kita seperti yang kita harapkan.
Pertanyaannya apakah kita setia dalam pilihan itu? Apakah kehadiran kita dapat membalut luka-luka dunia, luka sosial, luka ekonomi, luka politik dan juga luka tata kelola.
Selama ini mungkin kita rasa biasa, tetapi ketika kita mendalami, menjadi sangat luar biasa. Kita tidak bisa sinodal kalau kita tidak ada keterbukaan hati untuk mau berjalan bersama-sama.
Karena itu penting belajar bersama-sama, mau mendengarkan dengan serius apa yang menjadi program kita bersama.
Kalau tata kelola keuangan kita mantap, bagus, dan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik, pasti kita bisa membalut berbagai luka-luka dunia dalam pelayanan pastoral kita. Banyak sekali persekutuan itu menjadi lemah ketika anggota-anggota dari persekutuan itu selalu ingin mengecualikan diri dan tidak mau terlibat dalam kegiatan bersama. Dalam proses ini akan sangat terbantu sekali lagi ketika kita memiliki hati yang terbuka dan mau berjalan bersama.
Sementara itu, tim dari BINUS University menghadirkan berbagai materi pelatihan yang mencakup pengembangan usaha berbasis komunitas, perencanaan keuangan, pencatatan akuntansi sederhana, hingga pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan. Para peserta juga diajak untuk berdiskusi secara interaktif serta mengikuti sesi praktik guna memastikan pemahaman yang aplikatif.
Prof. Artha Moro Suandjaja dari Binus University menyampaikan bahwa dalam perspektif manajemen keuangan modern, akuntabilitas bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga komitmen etis. Dalam konteks paroki, pengelolaan dana umat harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada umat. Laporan keuangan perlu disusun secara periodik dan terbuka. Bagi Binus University, keuangan bukan sekadar angka, tetapi cerminan integritas pengelola.
Oleh sangat penting transparansi dalam organisasi sebagai prasyarat kepercayaan publik. Di Paroki, informasi penggunaan dana (kolekte, sumbangan, bantuan sosial) harus dapat diakses umat dan bersifat transparan untuk menghindari potensi konflik dan kecurigaan. Dalam konteks Gereja, transparansi juga memiliki dimensi pastoral yaitu membangun relasi yang jujur antara gembala dan umat. Tidak boleh satu orang mengelola seluruh siklus keuangan (menerima, mencatat, dan menyetujui), tapi harus ada pembagian tugas. Prinsip ini penting untuk mencegah penyalahgunaan dan menjaga objektivitas.
Dalam paroki anggaran tidak hanya untuk operasional, tetapi juga misi sosial, pendidikan iman, dan pelayanan kaum kecil. Hal Ini mencerminkan arah pastoral, bukan sekadar pengeluaran rutin.
Sebagai bagian dari tata kelola yang baik diperlukan audit internal secara berkala yang melibatkan dewan keuangan atau tim independen dari umat yang kompeten.
Prof. Artha Moro Suandjaja berharap kegiatan ini mesti memberi dampak yang nyata dan positif sehingga tata kelola keuangan paroki tidak hanya menjadi tertib dan profesional, tetapi juga memperkuat kredibilitas Gereja di tengah masyarakat.
“Tantangan utama bukan pada ketiadaan prinsip, melainkan pada konsistensi dalam penerapan. Paroki yang mampu mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel sedang memberi kesaksian iman yang konkret bahwa kepercayaan umat dijaga dengan tanggung jawab yang serius,” katanya.
Romo Martin Wiliam ekonom Keuskupan Labuan Bajo dalam kata sambutannya menjelaskan bahwa egiatan yang kita selenggarakan pada hari ini tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari arah besar rencana strategis keuskupan Laban Bajo.
Rencana strategis keuskupan Laban Bajo 2025-2030 yang mengingatkan kita menjadi gereja yang sinodal, solid, dan solider. Kalau kita dalami rencana strategis itu dengan sangat jujur, menunjukkan kondisi kita saat ini, bahwa gereja kita, keuskupan Labuan Bajo kuat dalam kehidupan liturgi dan sakramental, tetapi masih menghadapi kelemahan dalam pelayanan di akar rumput, khususnya dalam pemberdayaan ekonomi dan pelayanan sosial.
Lebih jauh, rencana strategis telah menegaskan bahwa sebagian besar umat kita hidup dari sektor pertanian, dan sekitar 70 persen berada pada usia produktif. Ini bonus demokrati. Ini adalah potensi besar, namun tanpa pemberdayaan yang tepat, potensi ini justru dapat berubah menjadi beban untuk gereja dan untuk Keuskupan.
Karena itu, gereja tidak boleh berhenti pada pelayanan yang bersifat ritualistik, tetapi harus bergerak menuju gereja yang profetis dan memberdayakan, yang hadir secara nyata dalam kehidupan umat, terutama dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan mereka.
Dalam konteks inilah, pelayanan PSE menjadi sangat penting. PSE bukan lagi sekadar program tambahan, tetapi merupakan bagian inti dari misi keuskupan. Hal ini merupakan bentuk nyata, keberpihakan kepada umat kecil, kepada para petani, dan mereka yang berada dalam keterbatasan.
Di sisi lain, reinstruktur keuskupan kita juga secara tegas menunjukkan bahwa tata kelola keluargaan kita masih menjadi salah satu titik lemah yang harus kita benai bersama.
Tertib Administrasi dan Kepercayaan Umat
Sistem yang belum seragam, pencatatan yang belum tertib, serta keterbatasan pemahaman dan keterampilan menjadi tantangan nyata yang kita hadapi. Padahal, tata kelola keuangan bukan hanya soal administrasi, tetapi menyangkut kepercayaan umat, integritas kerajaan, dan keberlanjutan pelayanan ekstra.
Oleh karena itu, dituntut untuk melakukan perubahan yang mendasar dari pola pikir yang pasif, menuju pola pikir yang produktif. Dari sekadar mengelola, menuju mengembangkan, serta dari ketergantungan, menuju kemandiran ekonomi. Ini berarti, perangkat DKP, DPP, tidak hanya mengurus pemasukan dan pengeluaran, tetapi juga harus mulai memikirkan bagaimana mengembangkan potensi dan aset yang dimiliki untuk mendukung pelayanan yang berkelanjutan.
Salah satu penekasan penting dalam reinstrukti kita adalah pelayanan gereja tidak boleh berjalan secara parsial. Selama ini kita sering melihat bahwa program ekonomi umat dan tata kelola berjalan sendiri-sendiri. Namun ke depan, keduanya harus diintegrasikan. Karena itu, kegiatan yang kita mulai hari ini menjadi sangat strategis.
Pembekalan pertanian organik adalah bentuk nyata dari pemberdayaan ekonomi umat, sementara pembekalan yang benar-benar adalah langkah konkret dalam memperkuat tata kelola keuangan paroki. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Ekonomi umat membutuhkan pengelolaan yang baik. Tata kelola keuangan yang baik harus mendukung pemberdayaan umat.
Semuanya ini sejalan dengan semangat tahun ini, tahun 2026, yang kita tetapkan sebagai tahun persekutuan sinergis. Di mana kita dipanggil untuk berjalan bersama, bekerja bersama, membangun gereja secara bersama-sama.
Hari ini, kita tidak hanya mengikuti pelatihannya, tetapi kita sedang memulai sebuah gerakan. Gerakan membangun kemandirian ekonomi umat, dan gerakan memperkuat tata kelola keuangan paroki dan Keuskupan yang transparan dan profesional.
Akan didampingi oleh mereka. Bukan berhenti pada hari ini. Kerjasama ini menjadi tanya nyata bahwa gereja berkali bersama dengan berbagai pihak dalam semangat sinergi demi kesejahteraan umat. Adapun tujuan dari kegitan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas umat dalam mengembangkan ekonomi berbasis pertanian organik sekaligus memperkuat tata kelola keuangan paroki yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
Sedangkan tujuan khususnya adalah membekali peserta dengan pemahaman dasar mengenai pertanian organik yang sesuai dengan konteks lokal Manggarai Barat, meningkatkan wawasan peserta tentang peluang bisnis di sektor pertanian, melatih peserta dalam menyusun business plan sederhana yang aplikatif di paroki, memberikan pengalaman langsung melalui kunjungan lapangan sebagai pembelajaran kontekstual, memperkuat kapasitas bendahara dan paroki dalam pencatatan dan pengelolaan keuangan, mendorong lahirnya inisiatif ekonomi umat yang nyata dan berkelanjutan di tingkat paroki
Selain pelatihan, kegiatan ini juga menjadi ruang berbagi pengalaman antarparoki terkait praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan dan pemberdayaan ekonomi umat. Diharapkan, hasil dari kegiatan ini dapat diimplementasikan secara berkelanjutan di masing-masing paroki.
Melalui kolaborasi ini, BINUS University dan Keuskupan Labuan Bajo menegaskan komitmen bersama untuk membangun umat yang mandiri, profesional, dan berdaya saing, sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan gereja.
Kegiatan ini ditutup dengan harapan agar sinergi antara dunia pendidikan dan gereja dapat terus berlanjut dalam berbagai program pemberdayaan di masa mendatang.
Editor: Basilius Triharyanto
Penulis adalah kontributor Katolikana.com di Labuan Bajo.