Darmin Mbula OFM, Sekolah Katolik: Sekolah Progresif yang Mampu Membaca Tanda-tanda Zaman?

Katolikana.com – Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 telah berjalan sejak Oktober 2019. Pada periode ini tercatat dari 33 menteri, ada lebih dari 5 menteri yang pernah mengenyam pendidikan di sekolah Katolik, baik itu di jenjang sekolah dasar, maupun di perguruan tinggi.

Sebut saja Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto (2015-2019). Terawan, panggilan akrabnya, pernah bersekolah di SD Tarakanita Bumijo Yogyakarta (1977). Kemudian, Menteri Dalam Negeri, Jenderal Pol. (Purn.) M. Tito Karnavian. Ia adalah alumnus SD Xaverius 4 Palembang (1976) dan SMP Xaverius 2 Palembang (1980). Lainnya adalah Menteri Dalam Negeri, Jenderal Pol. (Purn.) M. Tito Karnavian. Ia adalah alumnus SD Xaverius 4 Palembang (1976) dan SMP Xaverius 2 Palembang (1980).

Kemudian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basoeki Hadimoeljono, alumnus SD Xaverius 4 Palembang, Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, alumnus TK dan SD Xaverius Emanuel Tanjung Enim (1985), dan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, alumnus SMA Xaverius 1 Palembang (1975). Ada lagi Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, alumnus TK dan SD Xaverius Emanuel Tanjung Enim (1985) dan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, alumnus SMA Xaverius 1 Palembang (1975). Dan juga Menkominfo Johnny G Plate, alumnus SMP St Pius XII Kisol Manggarai, dan alumni Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta.

Tak hanya para menteri di periode ini saja yang pernah mencecap pendidikan di sekolah katolik. Mantan Wakil Gubernur Sandiaga Uno menyatakan ia pernah dididik di SMA Katolik Pangudi Luhur. Di sebuah kesempatan, Sandi menjelaskan bersekolah di sekolah katolik memberinya pengalaman hidup di tengah-tengah keberagaman. Pengalaman itu membuatnya bangga sebagai bangsa Indonesia yang pluralis.

Menanggapi hal ini, redaksi Katolikana.com pada awal Oktober 2019 lalu, menemui Romo Vincentius Darmin Mbula OFM, Ketua Majelis Nasional Pendidikan Katolik (MNPK) di kantornya di kawasan Jakarta Pusat. Ia berpendapat bahwa tradisi pendidikan Katolik sangat menekankan pembentukan manusia secara utuh.

“Ini poin. Bahwa proses pendidikan itu adalah proses untuk membantu, menolong, menjadi sahabat, teman, di perkembangan anak-anak sehingga mereka menjadi anak yang baik, yang utuh. Jadi, sekolah Katolik berupaya secara sadar, tahu dan mau memiliki hasrat supaya membantu anak-anak menjadi orang yang baik,” kata Romo Darmin, awal Oktober 2019.

Keberadaan sekolah-sekolah Katolik di Indonesia, sudah ada sejak tahun 1.800-an. Sejak dulu hingga sekarang, Darmin menjelaskan, pendidikan Katolik konsisten untuk mendidik manusia Indonesia dengan keberagamannya.

“Sejak awal konsisten, meski ada perkembangan tetapi akarnya musti di situ. Kita mendidik manusia Indonesia. Kita tidak mendidik manusia Belanda, dan manusia Indonesia ini harus sadar bahwa mereka hidup dalam keberagaman,” kata Darmin.

Ketentuan tentang sekolah Katolik, kata Darmin, telah diatur oleh Gereja melalui Konsili Vatikan II dalam dokumen Gravissimum Educationis yang dikeluarkan di gereja Santo Petrus, pada 28 Oktober 1965.

Dalam dokumen tersebut, salah satunya disebutkan bahwa pendidikan sekolah terus menerus mengembangkan daya kemampuan akal budi, berdasarkan misinya sekolah menumbuhkan kemampuan memberi penilaian yang cermat, memperkenalkan harta warisan budaya yang telah dihimpun oleh generasi-gerasi masa silam. Juga untuk meningkatkan kesadaran akan tata nilai, menyiapkan siswa untuk mengelola kejuruan tertentu, memupuk rukun persahabatan antara para siswa yang beraneka watak-perangai maupun kondisi hidupnya, dan mengembangkan sikap saling memahami.

“Secara jelas bahwa lembaga pendidikan Katolik itu membentuk martabat pribadi manusia yang seutuhnya,” kata Darmin.

Di dalam konteks Indonesia, Darmin melanjutkan, ada dokumen-dokumen gereja yang berkaitan dengan pendidikan. Kesemuanya menekankan pembentukan pribadi manusia Indonesia seutuhnya, berdasarkan Pancasila.

“Karena itu dirumuskan bahwa lembaga pendidikan itu setia mencerdaskan kehidupan bangsa, setia pada katolisitas, setia kepada spiritualitas pendiri,” ujar Darmin.

Keberadaan sekolah Katolik hingga saat ini, tidak didirikan oleh satu pihak saja. Kaum awam ataupun pihak keuskupan boleh andil dalam eksistensi sekolah Katolik di tengah masyarakat. Namun, entah di bawah naungan awam atuapun keuskupan dan menempati daerah manapun, Darmin menjelaskan, sekolah Katolik tetap harus memegang komitmen pada cita-cita yakni membentuk pribadi manusia secara utuh.

Darmin mencontohkan, sekolah di bawah naungan Yayasan Van Lith memberikan kebebasan namun bertanggung jawab kepada para siswanya. Mereka berprinsip bahwa mendidik manusia yang sempurna dan baik itu adalah Kristus yang menjadi manusia, dimensi reinkarnasi. Di Indonesia, kata Darmin, kita merumuskannya menjadi manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan nilai-nilai Pancasila, yakni 100 persen Katolik, 100 persen Indonesia.

“Pendidikan itu adalah kebebasan, tetapi kebebasan yang bertanggung jawab berdasarkan moral. Moral Katolik itu adalah demi kebaikan bersama,” kata Darmin.

Darmin menambahkan, ada empat misi dan identitas sekolah Katolik, yakni tata kelola, kepemimpinan, keunggulan, dan penyelenggaraan atau manajemennya. Misi dan identitas itu berisi nilai-nilai apakah sekolah Katolik sudah menanamkan nilai-nilai moral kemanusiaan. Kemudian, kepemimpinan kepala sekolah, lalu kualitas kurikulum, kualitas tenaga pendidik, dan evaluasi yang dilakukan dalam proses pendidikan itu.

Tidak ada sekolah khusus untuk mencetak menteri atau presiden. Mereka ini hasil dari pendidikan 20-30 tahun lalu. Waktu itu mereka juga nggak pernah pikir jadi menteri, tapi proses-proses alamiah manusia, pengalaman mereka, tapi paling tidak ada sentuhan-sentuhan dari sekolah katolik. – Vincentius Darmin Mbula OFM

Kurikulum

Ketika seseorang mengambil pendidikan di sekolah Katolik, Darmin melanjutkan, maka ia akan belajar untuk berelasi dengan dirinya sendiri, dengan sesama, alam dan seluruh ciptaan-Nya. Dalam proses belajar mengajar, siswa akan mulai dibangun cara berpikirnya dan juga bertutur kata yang baik.

“Tujuannya, supaya mereka nantinya bisa hidup bersama dengan sesama penuh suasana harmonis, kedamaian. Dan juga supaya alam sekitar dipelihara dengan baik. Karena, alam manusia ini adalah jejak ciptaan Tuhan sendiri. Dan sekolah membantu orang melihat relasi ini,” kata Darmin.

Untuk menerjemahkan nilai-nilai katolisitas ke dalam sistem pendidikan di sekolah, maka kurikulum perlu didesain baik secara intra maupun ekstra.

Kemudian, kata Darmin, setelah kurikulum didesain, mata pelajaran akan terintegrasi dengan nilai-nilai, kemudian barulah menyiapkan tenaga pendidik yang kompeten di bidangnya masing-masing.

Tenaga Pendidik

Sumber daya manusia di sekolah Katolik yakni tenaga pendidik atau guru berperan penting agar kurikulum dapat berjalan dengan baik. Sebab, guru berhadapan langsung dengan para murid dan ia mengaplikasikan nilai-nilai yang dimaui oleh pihak sekolah kepada anak didiknya.

Untuk mendapatkan tenaga pendidik yang mumpuni, kata Darmin, sekolah Katolik biasanya terbuka pada semua agama/keyakinan, asalkan memiliki spiritualitas yang baik dan juga profesional. Tujuannya, agar nilai-nilai itu terintegrasi di dalam ruang kelas melalui mata pelajaran.

“Guru di sekolah-sekolah Katolik itu amat beragam, tidak pernah seragam, dari berbagai macam latar belakang agama ada di semua sekolah katolik,” kata Darmin menegaskan.

Sebab, Darmin melanjutkan, begitu anak-anak masuk di dalam sekolah Katolik, yang dibangun adalah tentang kebersamaan, cara bekerja sama, dan berkomunikasinya, dengan kesadaran bahwa mereka akan dibentuk agar dapat bekerja sama, berelasi dengan banyak orang dalam keberagaman.

Ia menjelaskan, kebutuhan akan kualitas guru di sekolah Katolik itu tentang bagaimana kemampuan guru dapat menyelaraskan antara mata pelajaran dengan nilai-nilai.

“Jadi bukan soal Matematikanya, karena ilmu-ilmu itu bersifat umum, kemanusiaan itu lepas dari latar belakang agamanya, tetapi justru nilai-nilai keagamaan itu terwujud dalam cara dia memberikan materi,” kata Darmin.

Kriteria dalam memilih tenaga pendidik, Darmin menjelaskan, calon guru harus menguasai ilmu pengetahuan dan pedagoginya. Artinya, ia bisa mendekati, membantu, dan membimbing siswa berdasarkan ilmu yang dia peroleh. Selain itu, calon guru juga memiliki kompetensi kepribadian dan sosial, kematangan kepribadian dalam berelasi dengan anak-anak. Misalnya, mau mendengarkan, mau belajar, mau menerima pendapat orang lain, tidak membenarkan dirinya sendiri, mau berbagi ilmunya, berkomunikasi dengan banyak orang.

“Dengan kriteria guru itu, mampu membentuk karakter siswa bukan hanya karena transfer ilmu saja tetapi juga pengalaman hidup, suasana hidup di sekolah itu sendiri. Mereka (para siswa) dapat melihat guru dengan cara mengajarnya, menyapanya, cara menangani siswa yang sulit, maka orang akan lupa dia agamanya apa,” ujar Darmin.

Suasana keberagaman dari para guru yang berbeda latar belakang itu, kata Darmin, dapat ikut membentuk cara pandang siswa dalam melihat keberagaman.

“Itulah yang membuat sekolah Katolik itu nyaman bagi anak-anak yang beranekaragam di situ,” kata Darmin.

Peran Orang Tua Siswa

Sekolah Katolik meyakini bahwa orang tua menjadi pendidik pertama dan utama. Maka, kata Darmin, membangun kerja sama dengan orang tua atas dasar keterbukaan, kejujuran, dan transparasi dalam semua hal menjadi penting.

Keterbukaan itu, misalnya dalam hal pembiayaan ataupun ketika pihak sekolah menemukan kesulitan dalam berhadapan dengan anak mereka.

“Dalam banyak hal sekolah Katolik itu membangun kedekatan dengan orang tua. Karena sekolah Katolik tanpa orang tua tidak bisa berjalan,” ujar Darmin.

Cara untuk membangun relasi tersebut diantaranya dengan mengadakan pertemuan untuk membangi pengalaman. Kegiatan lainnya adalah melakukan retret bersama dengan orang tua dan anak.

“Ini kami lakukan supaya mereka bisa melihat perkembangan anak-anaknya, dan anak-anak bisa menjalin hubungan dengan orang tuanya sendiri,”kata Darmin.

Dengan sistem pendidikan sekolah Katolik yang mengutamakan pendidikan karakter siswa, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy pernah mengatakan bahwa pihaknya berencana mengadopsi metode pendidikan lembaga pendidikan Katolik untuk diaplikasikan dalam kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di lingkungan sekolah umum.